RAPBD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2025 Sudah Dirumuskan, Ini Dia Isinya

Imam menjelaskan, Pemda DIY ke depannya perlu meningkatkan kerja sama dengan BUMD atau pihak swasta, dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah melalui skema CSR. 

Pemda DIY dirasa juga perlu mendorong peran BUMD untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan PAD DIY.

“Selain itu, pemanfaatan aset-aset Pemda DIY juga perlu dioptimalkan agar dapat menghasilkan tambahan PAD DIY. Dan kami rasa perlu diinisiasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor untuk kurun waktu tertentu. Hal ini tentu dapat menjadi insentif bagi pembayar pajak, di sisi lain pajak yang dibayarkan dapat menjadi tambahan PAD yang signifikan,” imbuhnya.

Prioritas APBD DIY 2025

Menurut Nuryadi, prioritas APBD 2025 masih dialokasikan untuk pengurangan angka kemiskinan di DIY. 

Kondisi (kemiskinan) DIY disebutkan ironis karena angka kemiskinan sejak 2005 relatif tidak bergerak turun, meski DIY mempunyai anggaran dari APBD maupun Dana Keistimewaan (Danais).

Anggota Banggar DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro SPd MSi, menyoroti Danais yang hingga kini belum berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di DIY. 

BACA JUGA : Waspada Dampak Bencana, Hujan Lebat Berpotensi Terjadi di Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan, Termasuk Jogja

BACA JUGA : Informasi Stok dan Lokasi Donor Darah di Wilayah DIY, Hari Ini dan Besok Tanggal 29-30 November 2024

Menurut Dwi, hal itu dikarenakan alokasi Danais masih didominasi untuk Dinas Kebudayaan.

"Seharusnya alokasi Danais terdistribusi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya potensi untuk bisa menurunkan angka kemiskinan. Pemda DIY seyogianya melakukan pemetaan, konsolidasi distribusi Danais yang ada untuk disalurkan kepada OPD-OPD tersebut," lanjut Dwi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman menambahkan, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah meningkatkan jumlah lapangan kerja. 

DIY perlu mengupayakan stimulus agar bisa mendatangkan investor yang akan menyerap tenaga kerja.

"Ekonomi akan berputar, daya beli masyarakat meningkat, sehingga kemiskinan turun," pungkas Budi.

Sumber: jogjaprov.go.id