Ratusan Pelaku UMKM Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur, Tagih Kepastian Penghapusan Utang

diswayjogja.com - Ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yogyakarta menggelar aksi damai di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Selasa (12/11/2024).

Mereka mengenakan pakaian adat Jawa sebagai simbol budaya dan untuk menunjukkan identitas lokal, menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah segera merealisasikan janji penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

PP tersebut, yang disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, berfokus pada pemutihan kredit macet bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

BACA JUGA : Ingin Bepergian Gunakan Trans Jogja? Simak Jalur dan Rute Lengkapnya Disini

BACA JUGA : Jadwal Lengkap KRL Solo Jogja dari Stasiun Palur, Jebres dan Solo Balapan, Hari Ini 9 November 2024

Banyak Pelaku UMKM Hadapi Kesulitan Ekonomi

Ketua Umum Komunitas UMKM DIY, Ir. Prasetyo Atmosutijo, menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM di Yogyakarta menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi, bukan karena ketidakmampuan atau kemauan untuk membayar utang.

"Pembatasan kegiatan usaha selama pandemi membuat banyak UMKM mengalami kerugian, sehingga gagal memenuhi kewajiban kredit mereka," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, selama pandemi, pemerintah sempat berjanji memberikan kompensasi melalui pemutihan utang bagi UMKM yang terdampak.

Bahkan, angka bantuan sempat dibicarakan hingga mencapai Rp 5 miliar rupiah.

Di sisi lain, UMKM di Yogyakarta memiliki peran vital dalam perekonomian daerah, tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja hingga 98 persen, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan ekonomi. 

BACA JUGA : Kasus Bunuh Diri Meningkat di Kulon Progo, Dinkes Jogja Akan Tingkatkan Skrining Kesehatan Jiwa

BACA JUGA : Jalur Trans Jogja ke Malioboro, UGM dan Candi Prambanan, Cek Lengkapnya Disini

"UMKM punya markas besar di daerah lokal, dan sangat penting untuk menjaga perekonomian daerah, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit ini," ungkap Prasetyo.

Selama aksi, Prasetyo mengungkapkan bahwa sekitar 300 UMKM sudah terdaftar resmi, dan hampir seribu UMKM lainnya teridentifikasi terdampak secara langsung.

Sumber: jogja.tribunnews.com