Terima Kritikan Maskot yang Dinilai Bias Gender, KPU Jogja Pastikan Sudah Libatkan Akademisi dan Perempuan

diswayjogja.com - KPU Kota Jogja menerima kritikan soal maskot Pilkada Kota Jogja yang dinilai bias gender. Meski demikian, KPU Kota Jogja memastikan proses pembuatan maskot sudah melibatkan masyarakat, termasuk akademisi dan perempuan.

Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamodro, menjelaskan maskot tersebut dibuat dengan mekanisme sayembara pada bulan Mei lalu.

Tiga juri yang terlibat dalam penilaian tersebut meliputi Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Yetti Martanti; Akademisi Arsitektur UII, Revianto Budi Santoso; dan konduktor sekaligus pendidik di Taman Siswa, Ki Priyo Dwi Harso.

“Sayembara jingle dan maskot mulai pengumuman April. Kemudian Mei pendaftaran satu bulan, lalu Juni diluncurkan. Kami terbuka menginformasikan itu di website maupun media sosial KPU Kota Jogja. Kami memberi pengumuman, tahapan dan keputusan juri,” ujarnya, Minggu (10/11/2024).

BACA JUGA : Peringati Hari Pahlawan Nasional, Bapas Jogja Selenggarakan Lomba Literasi, Antusiasnya Tinggi

BACA JUGA : Dinsos Bantul Ajukan Anggaran Rp22 Miliar di APBD 2025 Untuk Penanganan Orang Terlantar, ODGJ dan Disabilitas

Maskot yang terpilih berdasarkan penilaian oleh dewan juri yaitu berbentuk buah kapel yang merupakan buah khas DIY dengan mahkota buah yang menggerombol kemudian diberi wajah, tangan dan kaki serta memakai busana jarik, lurik dan slop gagrak Ngayogyokarto Hadiningrat.

Seluruh unsur dalam maskot tersebut dari perspektif KPU Kota Jogja tidak ada yang menyimbolkan baik laki-laki ataupun perempuan.

Maskot tersebut dinilai bias gender karena aksi tubuhnya yang terlihat maskulin, yaitu dengan kaki maskot yang terlalu melebar.

“Kalau menurut kami dibuat seperti itu ya karena laki-laki atau perempuan harus kuat, besar, makmur. Tanpa melihat itu laki-laki atau perempuan,” ungkapnya.

Ia mengaku pasca penyampaian kritik yang pertama pada Rabu (6/11/2024) lalu, KPU Kota Jogja belum membuat rapat pleno dalam menyikapi hal ini. “Tapi kami menerima masukan itu, kalau maskot itu dinilai bias gender,” katanya.

BACA JUGA : KPU Gunungkidul Memprediksi Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Capai 80 Persen

BACA JUGA : Masuk Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah, BPBD Yogyakarta Imbau Masyarakat Harus Siap Segala Kondisi

Namun, menurutnya, untuk mengganti maskot tersebut bukan perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan anggaran untuk pembuatan maskot sudah dikeluarkan.

Sumber: harianjogja.com