Pemprov Jateng Raih 4 Kategori Anugerah Adinata Syariah 2024
TERIMA PENGHARGAAN - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat menerima penghargaan di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk Jakarta pada Senin, 20 Mei 2024. -DOK.-
JAKARTA, DISWAYJOGJA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih empat kategori Anugerah Adinata Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Penghargaan itu diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk Jakarta pada Senin, 20 Mei 2024.
Empat penghargaan yang diperoleh itu meliputi juara 2 kategori Keuangan Mikro Syariah, juara 3 kategori Keuangan Sosial Syariah, juara 3 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, dan juara 5 kategori industri halal.
BACA JUGA:Kinerja Pemprov Jateng pada 2023 Mengalami Peningkatan
Sumarno menilai, potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat besar. Sebab, penduduk di wilayahnya mayoritas muslim. Ia mencontohkan, untuk pengelolaan zakat saja, nilainya sangat besar.
“Potensi zakat ini luar biasa. Cuma yang masuk ke Baznas baru sebagian kecil. Bahkan banyak yang langsung dikelola masjid, juga bagian dari ekonomi syariah,” tuturnya.
Besarnya potensi itu, menurut dia, harus digarap dengan baik. Terlebih, banyak negara di dunia yang sudah mengembangkan ekonomi syariah.
Sumarno mengatakan, banyak sektor ekonomi syariah yang dikembangkan. Mulai dari perbankan, kuliner, hingga pariwisata.
”Kita dengan teman-teman Bank Indonesia juga melakukan pengembangan ekonomi syariah, termasuk membantu teman-teman UMKM untuk mendapat sertifikasi halal,” katanya.
BACA JUGA:Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Keuangan Rp119,4 Miliar untuk Jepara
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan arahan strategis terkait pengembangan potensi ekonomi syariah kepada kepala daerah.
Wapres meminta agar otonomi daerah dioptimalkan sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kondisi daerah.
Dia juga meminta segenap pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, memperkuat dukungannya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Menurut dia, regulasi dan kelembagaan yang diciptakan harus kondusif.
“Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan promosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai,” tandasnya.
BACA JUGA:Pemprov Jateng Gencarkan Gerakan Pangan Murah Secara Masif, Harga Sembako Mulai Menurun
Arahan terakhir, pemerintah daerah wajib mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.
“Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: