Pemerintah Jaga Stabilitas Pangan dan Inflasi Jelang Ramadan, DIY Dukung NFA

DISWAYJOGJA – Pemerintah RI berupaya memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat jelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H/2024 M. Upaya tersebut untuk memastikan ketersediaan pangan. Selain itu sebagai upaya mengendalikan inflasi.

Secara khusus, Wagub DIY KGPAA Paku Alam X menghadiri Rakornas Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan, Senin, 4 Maret 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta. 

Pada rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) itu, Sri Paduka ikut ambil bagian untuk membahas mengenai pengendalian inflasi dan stabilitas pangan tersebut. Tampak hadir pula pada acara tersebut, Kemenko Perekonomian RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Mabes Polri, Perum Bulog serta para pengusaha dan asosiasi di bidang pangan serta pihak terkait lainnya.

BACA JUGA:Inspeksi Jelang Ramadan di Kota Tegal, Satgas Pangan Tak Temukan Beras di Minimarket

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dukungan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. Dia menyebut, urusan pangan harus ditangani secara sinergis bersama seluruh stakeholder.

”Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat. Bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Dimana TPID itu dipimpin oleh gubernur dan bupati/wali kota,” ujar Menteri Tito.

Menteri Tito menegaskan kepada daerah untuk mendukung Gerakan Pangan Murah. Gerakan tersebut digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana. Hal itu dilakukan agar daya beli masyarakat tidak menurun. Selain itu, kebutuhan pokok dapat tercukupi dengan baik. 

BACA JUGA:Kodim 0713 Brebes Panen Raya Jagung, Sukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional

Tito mengimbau agar pemantauan harga barang serta stok pangan tidak mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar. ”Lakukan terus pemantauan harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita paham perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi distribusi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional,” ungkapnya.  

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, diperlukan penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan. Itu dilaukan untuk memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Dimana, sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 agar menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di bulan Ramadan dan idul fitri.

”Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini, karena merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. GPM ini kita minta ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadan hingga jelang Lebaran,” jelas Arief.

BACA JUGA:Hotel Untuk Liburan Lebaran? Wisata Terbaru 2024 Hotel Syariah Pertama di Pangandaran, Permalam Mulai 250 ribu

Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memperkirakan akan ada peningkatan produksi dalam negeri seiring tibanya panen raya. Produksi beras akan meningkat pada Maret dan April. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan suplai yang diharapkan bisa meredam inflasi beras.  

Terkait harga beras, Amalia menekankan bahwa harga beras domestik itu dipengaruhi oleh harga beras di pasar internasional yang juga dalam tren meningkat. ”Kenaikan harga beras domestik yang kita alami saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan produksi tapi juga ada kenaikan harga di pasar global,” ungkap Amalia. (*)

Sumber: