Reshuffle Kabinet, PAN Serahkan ke Jokowi, Eddy Soeparno: Itu Hak Prerogratif Presiden

JAKARTA (Disway Jogja) -  Rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dikabarkan akan terjadi pada 15 Juni 2022. DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku hingga hari ini belum menerima informasi resmi terkait kabar tersebut.

“Kami juga sudah mendengar dari teman-teman media bahwa tanggal 15 ada reshuffle. Berhubung ini datangnya dari teman-teman media, ya tentu kan kami tidak bisa mengonfirmasi, apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Eddy menambahkan, mengenai reshuffle kabinet PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, itu merupakan hak prerogratif Presiden.

“Oleh karena itu tentu kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogratif presiden. Kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan Presiden,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi PAN ini.

Namun demikian, Eddy menegaskan bahwa pihaknya tetap komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf hingga akhir masa jabatannya di tahun 2024 mendatang. Meskipun, reshuffle kabinet belum mengakomodir PAN.

“PAN dalam hal ini perlu saya tegaskan adalah partai pendukung pemerintah dan kami sudah berkomitmen dari awal untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi- Maruf sampai dengan 2024 sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wapres,” tegasnya.

Saat disinggung soal pos kementerian ekonomi yang sempat disorot Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, PAN, kata Eddy, enggan berspekulasi mengenai hal itu. Sekalipun PAN diminta untuk mengisi pos kementerian tersebut nantinya, Eddy menyerahkan keputusan itu ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Seluruh keputusan internal PAN yang menyangkut kader yang ditempatkan di manapun itu ada keputusannya di tangan Ketum PAN. Kami tidak ingin berspekulasi apalagi berasumsi karena sepenuhnya itu ada di tangan Ketum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak membantah atau pun mengiyakan isu soal rencana reshuffle yang akan dilaksanakan pada 15 Juni 2022. Hanya saja, dia mengakui, adanya banyak masalah harus diselesaikan.

Isu reshuffle berhembus lagi setelah Jokowi mengungkapkan kekesalannya akibat masih banyaknya belanja barang dan jasa pemerintahan menggunakan impor. (rmol)

Sumber: rmol.id