Pakar Koperasi dan UMKM Suroto Ingatkan Ini: Demokrasi Kita Menyimpang dari Cita-cita Bung Hatta

JAKARTA (Disway Jogja) - Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan sistem autokrasi. Demikian dikatakan Bung Hatta pada 1951 silam. Menurutnya, sistem autokrasi akhirnya hanya akan memperkuat elit penguasa semata. Bukan sistem yang memperkuat kedaulatan rakyat (people soverignity) seperti yang selalu disebut Bung Hatta sebagai “Demokrasi Cap Rakyat”. 

“Memang, pengaruh masif pemahaman politik model Anglo-Amerika  yang menekankan pada penekanan demokrasi politik minus demokrasi ekonomi di Indonesia hari ini, sebetulnya telah menjadikan kehidupan demokrasi kita telah menyimpang dari cita-cita Bung Hatta dan konstitusi. Demokrasi kita menjadi begitu mudah disabotase oleh kekuatan elit oligarki atau elit politik dan elit kaya,” kata Pakar Koperasi dan UMKM Indonesia, Suroto, di Jakarta, Senin (30/5/2022).  

Bung Hatta, imbuh alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu, dalam memprediksi masa depan demokrasi di Indoensia sangat jitu. Hari ini dapat dilihat bersama, demokrasi hari ini telah berubah menjadi demokrasi prosedural yang mereduksinya menjadi hanya semacam prosedur elektrolal dalam memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan Parlemen.

Menurutnya, substansi demokrasi yang inti pemikiranya untuk menempatkan kekuasaan di tangan rakyat telah disabotase oleh elit plutogarki. Hasil kawin antara plutokrat atau elit kaya dan oligarki atau elit penguasa.

“Saya sebut plutogarkhi karena bahkan saat ini kita tak dapat lagi membedakan mana yang disebut elit kaya dan mana elit penguasa. Mereka elit kaya itu, hari ini telah menguasai  republik ini secara harfiah dan kaffah,” ujarnya.

Akibatnya, hal tersebut dapat dilihat misalnya dari berbagai produk regulasi dan kebijakan yang dihasilkan lebih banyak memberikan keuntungan kepada para elit tersebut, bukan untuk menjamin kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Sebut saja misalnya UU Cipta Kerja yang kolosal dan dinyatakan inkonstitusional baru-baru ini dan berbagai kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.

“Akibatnya cukup terang benderang, dapat dilihat dari penguasaan kekayaan dan pendapatan yang ada di republik ini. Dari laporan Credit Suisse 2019, misalnya, Rasio Gini Kekayaan kita ada di angka 0,83, yang mana tergambar dari sebanyak 82 persen orang dewasa di republik ini hanya memiliki kekayaan di bawah Rp150 juta. Sementara rata-rata dunia 58 persennya. Sedangkan mereka yang memiliki kekayaan di atas Rp1,5 miliar hanya 1,1 persen. Sedangkan rata-rata dunia 10,6 persen,” papar Suroto.

Selain itu, dalam gambaran yang dramatis dilaporkan Oxfarm 2020, dari 4  keluarga di Indonenesia itu, kekayaannya ternyata sama dengan 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin kekayaannya. “Sehinga apa yang dapat kita lihat, kekayaan dan kekuasaan elit oligarki itu telah secara sempurna menyabotase kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Contoh lain, pemikiran jitu Bung Hatta ketika bicara strategi kebijakan ekonomi juga sangat relevan dengan isu kekinian.  Seperti misalnya soal peringatan kerasnya agar ekonomi ujung (komoditi ekstraktif  seperti tambang dan hasil perkebunan monokultur ) jangan dijadikan pangkal dan ekonomi pangkal (pangan dan energi).

Dalam konteks pembangunan kelembagaan demokrasi ekonomi seperti koperasi, misalnya, Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia  itu selalu rajin menulis dan berpidato tentang dasar-dasar filosofi koperasi serta memberikan pengalaman-pengamatan keberhasilan koperasi di Eropa. Serta  soal arti penting koperasi bagi sebuah bangsa dan negara yang hingga saat ini masih sangat relevan.

Hal ini terbukti dengam keberhasilan koperasi di negara-negara maju, terutama Eropa Barat, Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang dan lainnya. Ternyata ekonomi domestiknya sampai kini sangat bergantung pada koperasi.  (wan)

 

Sumber: disway jogja