Data KTP Warga Sleman Diduga Disalahgunakan, Disdukcapil Ingatkan: Jangan Asal Beri NIK

Data KTP Warga Sleman Diduga Disalahgunakan, Disdukcapil Ingatkan: Jangan Asal Beri NIK

Kepala Disdukcapil Sleman, Arifin, saat memberikan keterangan kepada media terkait dugaan penyalahgunaan data kependudukan yang melibatkan warga Sleman.--Foto: Kristiani Tandi Rani/diswayjogja.id

BACA JUGA : Wawan Harmawan Akan Data Ulang UMKM, Fokus pada Pelaku Usaha Asli Kota

BACA JUGA : Ganjar Pranowo Minta Mahasiswa Kawal Demokrasi, Kritiklah dengan Data Bukan Makian

Ia menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi penipuan, maka harus diproses secara hukum. 

Disdukcapil tidak dapat memberikan langkah administratif lebih jauh karena tidak ada regulasi yang mengatur tindak lanjut di luar pelaporan.

“Jadi yang harus dilakukan pertama ya silakan lapor ke kepolisian, karena itu sudah masuk penipuan. Tidak ada unsur lain yang bisa kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menyimpan dan memberikan data pribadi. 

Menurutnya, perlindungan data kependudukan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Harus hati-hati dengan biodata itu. Wong kami saja, biodata pribadi itu dilindungi,” tegasnya.

BACA JUGA : Sleman Musnahkan 262 Ribu Arsip, Dilebur Jadi Bubur Kertas untuk Efisiensi dan Keamanan Data

BACA JUGA : 5 Rekomendasi Kuliner Malam Paling Lezat Kediri, Solusi Terbaik Saat Lapar Tiba-Tiba Datang

Ia mengatakan bahwa data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP, atau elemen identitas lainnya rentan disalahgunakan untuk berbagai aktivitas ilegal jika jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kami tidak boleh sembarangan mengakses atau menyebarkan. Apalagi masyarakat, harus betul-betul hati-hati terkait hal itu,” pungkasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu memastikan dulu keabsahan pihak yang meminta data kependudukan, termasuk tujuan dan mekanisme penyimpanan serta penggunaannya.

“Pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai memberikan data pribadi untuk sesuatu yang tidak jelas, karena nanti data itu bisa dipakai macam-macam,” pesannya.

Ia menambahkan, ketika NIK atau data kependudukan sudah digunakan untuk pendaftaran layanan digital maupun administratif, risiko penyalahgunaan semakin besar apabila data tersebut tersebar tanpa kendali.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: