Anies Baswedan Sindir Pemerintah: Sistem Gaji ASN Harus Ditata Ulang Demi Keadilan

Ia juga menyebut perlunya reformasi hukum dan demokrasi Indonesia yang berkelanjutan. 

BACA JUGA:Dialog dengan Anies Baswedan, Sri Sultan Bahas soal Kebhinnekaan

BACA JUGA:Puncak Dhaup Ageng, Undang 1.500 Orang Tamu, Mahfud MD dan Anies Baswedan Ikut Menghadiri

Ia menyoroti masih banyaknya persoalan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. 

“Sebenarnya saya katakan, banyak yang harus kita perbaiki, baik dari aturan, regulasi lain, maupun secara struktural,” tegasnya.

Ia menekankan, upaya perbaikan tidak bisa berhenti pada satu titik, melainkan harus dijalankan secara konsisten. 

“Tetapi itu semua memang bagian dari proses. Kita harus terus mengerjakan reformasi itu,” tambahnya.

Menurutnya, persoalan yang sering muncul di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Ia mencontohkan sistem penggajian di Indonesia.

“Kalau kita melihat persoalan sistem penggajian di Indonesia, ini hanyalah puncak gunung es,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa problem demokrasi dan hukum jauh lebih kompleks, mencakup dimensi struktural hingga implementasi kebijakan. 

“Sesungguhnya masalahnya sangat luas. Itu yang harus kita hadapi bersama sebagai bangsa,” imbuhnya.

Kuliah umum ini menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa UGM untuk memahami tantangan besar demokrasi ke depan sekaligus dorongan agar reformasi hukum tetap dijalankan. 

Kuliah umum ini mendapat perhatian luas dari mahasiswa berbagai fakultas, yang menilai isu penggajian sebagai bagian penting dari reformasi tata kelola pemerintahan dan demokrasi Indonesia ke depan.

Sumber: