Nurmandi mengatakan, setiap konferensi wajib berada di bawah koordinasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian UMY.
"Semua konferensi harus di bawah manajemen Direktorat Penelitian dan Pengabdian. Website-nya kami kontrol, reviewernya kami kontrol. Program studi hanya mengusulkan, kemudian kami cek apakah standarnya terpenuhi atau tidak," terangnya.
BACA JUGA : Buku Cetak Dibeli Perusahaan AI, FPDI Khawatir Orisinalitas Pengetahuan Dikuasai Korporasi
BACA JUGA : ICAS 2026 Kumpulkan Akademisi Dunia, Bahas Dakwah Digital hingga Keadilan Ekologis
Tak hanya itu, UMY juga memastikan seluruh pembayaran dilakukan melalui rekening resmi universitas untuk mencegah penyimpangan.
"Kalau memungut biaya harus masuk rekening universitas, tidak boleh rekening pribadi. Nanti bisa terjadi penyimpangan," bebernya.
Prof. Nurmandi menambahkan, penyelenggara konferensi ilmiah wajib memenuhi sejumlah standar mutu, mulai dari tema yang spesifik, website resmi, reviewer independen, hingga publisher dan jurnal tujuan yang jelas.
Dia juga mengingatkan agar akademisi tidak mengirim artikel ke jurnal maupun konferensi yang terindikasi predator.
BACA JUGA : Sultan Minta UGM Benahi Tata Kelola dan Perkuat Kapasitas Akademik Hadapi Persaingan Global
BACA JUGA : Ulama Tak Lagi Independen? Akademisi Sebut Ini Ancaman Peradaban Islam di Masa Depan
"Penyelenggaraan konferensi ilmiah harus ada standar mutunya. Temanya harus spesifik, reviewernya ada, website-nya jelas, publisher-nya jelas, dan jurnalnya tidak boleh jurnal predator," tegasnya.
Sejauh ini, menurut Nurmandi, nama UMY belum pernah dicatut dalam konferensi predator. Namun pihak kampus tetap meningkatkan pengawasan agar reputasi akademik universitas tetap terjaga.
Fenomena konferensi ilmiah abal-abal belakangan menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Konferensi jenis ini umumnya memanfaatkan kebutuhan akademisi memperoleh angka kredit dan publikasi ilmiah.
Kemendiktisaintek menyebut sejumlah indikator konferensi predator antara lain mengusung tema terlalu luas, minim proses peer review, mencatut nama pakar atau perguruan tinggi, hingga tidak memiliki panitia dan publisher yang kredibel.