Selain menggelar aksi, JCW telah mengirimkan surat resmi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Surat tersebut berisi permintaan agar KPK melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan tata kelola di ATR/BPN Kabupaten Sleman.
BACA JUGA : Jangan Takut Mural: JPW Ingatkan Polisi Yogyakarta Lebih Bijak Sikapi Ekspresi Rakyat
BACA JUGA : Lurah se-DIY Dikumpulkan, Sri Sultan Ingatkan Transparansi Dana Desa dan Bahaya Korupsi
Menurut Kamba, permintaan itu didasarkan pada hasil kajian lembaga antirasuah pada 2025 yang menempatkan sektor pertanahan sebagai salah satu sektor dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi.
"Potensi penyimpangan di sektor pertanahan masih besar, mulai dari pungutan liar, praktik mafia tanah, manipulasi data hingga persoalan aset negara. Karena itu pengawasan dari KPK sangat diperlukan agar pelayanan di BPN Sleman semakin bersih dan profesional," pungkasnya.
Dalam rilis sebelumnya menanggapi aksi Paguyuban Staf Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Agung Armawanta, MT menyampaikan bahwa saat ini BPN Kabupaten Sleman tengah menjalani proses penyesuaian sistem administrasi dan penguatan layanan berbasis elektronik. Kondisi tersebut memerlukan waktu adaptasi sehingga berdampak pada proses pelayanan yang dalam beberapa kasus memerlukan waktu lebih lama dibanding sebelumnya.
“Transformasi sistem pelayanan memang membutuhkan proses penyesuaian. Selain adanya perubahan mekanisme kerja, juga terdapat faktor mutasi pegawai yang mengharuskan adaptasi kembali. Namun yang terpenting, seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA : Kasus Mbah Tupon Disorot, BPN DIY Pastikan Sertifikat Asli Akan Dikembalikan
BACA JUGA : Wujudkan Pengalaman Transaksi Luar Negeri Makin Mudah, BRI Hadirkan QRIS Cross Border BRImo di China
Bupati Sleman membuktikan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan percepatan layanan dengan tetap menjaga kualitas dan ketertiban administrasi. Upaya tersebut dilakukan dari dua sisi, yakni melalui standardisasi pelayanan sesuai SOP serta peningkatan pemahaman para pengguna layanan, termasuk notaris dan PPAT, terhadap ketentuan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Kabupaten Sleman telah membantu penyediaan sumber daya manusia sebanyak 10 personel untuk mendukung operasional pelayanan di BPN Kabupaten Sleman. Selain itu, Pemkab juga memberikan dukungan infrastruktur, fasilitas pendukung pelayanan, serta membantu penyediaan ruang penyimpanan arsip.
“Pemkab Sleman berupaya mengisi berbagai kebutuhan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Ketika kualitas pelayanan meningkat dan masyarakat merasa terlayani dengan baik, harapannya kepatuhan terhadap administrasi juga akan semakin baik. Hal ini pada akhirnya mendukung tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah untuk pembangunan,” jelasnya.