Sapu Lidi, Uang Mainan dan Meteran Warnai Aksi JCW di BPN Sleman.
Aksi teatrikal mewarnai halaman depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman, Jumat (12/6/2026). Aktivis antikorupsi dari Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, membawa sapu lidi, segepok uang mainan, hingga meteran sebagai simbol kritik --FOTO : Ist/diswayjogja.id
SLEMAN, diswayjogja.id – Aksi teatrikal mewarnai halaman depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman, Jumat (12/6/2026). Aktivis antikorupsi dari Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, membawa sapu lidi, segepok uang mainan, hingga meteran sebagai simbol kritik terhadap buruknya pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat dan kalangan notaris.
Mengenakan sorjan bermotif garis lurus dipadukan kaos hitam bertuliskan "Adili Koruptor", Kamba menggelar aksi tunggal dengan menyapu uang mainan di depan pintu kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman. Aksi itu disebut sebagai simbol perlunya "bersih-bersih" dalam tata kelola pelayanan pertanahan.
Tak hanya itu, ia juga mengukur uang mainan menggunakan meteran. Menurutnya, properti tersebut melambangkan pertanyaan publik mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memperoleh kepastian pelayanan administrasi pertanahan.
Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap protes yang sebelumnya dilakukan Paguyuban Staf Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pekerja lepas yang mengeluhkan lambannya pelayanan di ATR/BPN Kabupaten Sleman.
BACA JUGA : Dadan Ditahan, MBG Tetap Disorot: Aktivis JCW Gelar Aksi Rantai Diri di Yogyakarta
BACA JUGA : Polisi Tak Tahan Guru Tersangka Pelecehan, JCW: Kekhawatiran Praperadilan Tak Beralasan
Keluhan yang mencuat di antaranya lambannya proses koreksi berkas, terutama untuk pengajuan konversi hak, pecah waris, hingga penghapusan hak. Selain itu, penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) juga dinilai memakan waktu lama sehingga pemohon kesulitan memperoleh kepastian mengenai kelengkapan persyaratan.
Kamba menegaskan pelayanan publik semestinya tidak hanya mengedepankan aspek administrasi, tetapi juga kecepatan dan kepastian.
"Pelayanan publik tidak hanya soal tertib administrasi, tetapi juga harus memberikan kepastian dan kecepatan. Di era digital seperti sekarang, kalau persyaratan sudah lengkap sesuai ketentuan, seharusnya proses pelayanan tidak berlarut-larut," tegas Kamba.
Menurutnya, berbagai keluhan tersebut menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh di lingkungan ATR/BPN Kabupaten Sleman.
BACA JUGA : Mural Tuntut Penuntasan Kasus Mandala Krida Muncul di Sejumlah Titik Kota Yogyakarta
BACA JUGA : Mural di Yogyakarta Dihapus, Seniman Sebut Pembungkaman Eskpresi Seni
"Perlu evaluasi total, bukan hanya terhadap sistem pelayanan, tetapi juga terhadap sumber daya manusia, khususnya pimpinan, agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar berubah menjadi lebih baik," ujarnya.
JCW juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kantor Wilayah ATR/BPN DIY yang telah mencopot Imam Nawawi dari jabatan Kepala ATR/BPN Kabupaten Sleman.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: