SLEMAN, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keputusan ini diambil di tengah adanya surat edaran dari pemerintah pusat yang membuka peluang penerapan WFH, dengan alasan utama menjaga kualitas layanan publik tetap optimal.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa karakteristik pelayanan di Sleman tidak memungkinkan pelaksanaan WFH secara efektif.
Hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut layanan cepat dan responsif.
“Saya hormati surat edaran dari pemerintah pusat. Namun, saya melihat kebijakan itu situasional. Untuk Pemkab Sleman, saya sudah rembugan, tidak akan ada penerapan WFH. Seluruh OPD, termasuk setiap Jumat, akan tetap melayani masyarakat,” katanya, Kamis (2/4/2026).
BACA JUGA : Bupati Bantul Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik
BACA JUGA : Lebaran 2026, ASN DIY Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sleman.
Pemerintah daerah memilih mengambil langkah yang dinilai paling aman bagi kepentingan masyarakat, meskipun berpotensi berbeda dengan arah kebijakan pusat.
Ia mengakui bahwa setiap kebijakan memiliki risiko, termasuk keputusan untuk tidak menerapkan WFH.
Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengambil kebijakan yang berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.
“Saya paham keputusan yang diambil setelah rapat bersama seluruh OPD tersebut bisa saja keliru. Akan tetapi, saya tidak bisa memaksakan penerapan kebijakan WFH kalau harus mengorbankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA : Menikmati Hari Bersama Keluarga, Ini Rekomendasi Destinasi Makan Sepuasnya di Semarang
BACA JUGA : ASN Grebeg Pasar Takjil demi Dongkrak UMKM Sleman
Ia menjelaskan, layanan tatap muka masih menjadi tulang punggung pelayanan publik di Sleman.