YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Pemerintah Daerah DIY menyoroti fluktuasi harga cabai yang kembali terjadi menjelang Ramadan 2026. Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan cabai merupakan komoditas yang unik karena sangat dipengaruhi cuaca dan permintaan pasar.
Menurutnya, cabai termasuk dalam kategori voluntary food atau komoditas dengan harga yang sangat bergantung pada mekanisme pasar.
“Cabai itu masuk di voluntary food. Jadi memang sangat mempengaruhi sekali karena tergantung demand dan supply. Kalau cuaca tidak bagus pasti mahal, apalagi kalau supply besar ya sangat murah,” ungkap Ni Made dalam konferensi pers di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (4/3/2026),
Ia menilai fluktuasi harga cabai terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, dirinya kerap melihat hasil panen cabai di wilayah Sleman tidak dipanen hingga keriput karena harga sedang rendah.
BACA JUGA : Disdag Catat Kenaikan Cabai Rawit hingga Ikan Bandeng, Stok Pangan Jogja Aman Jelang Lebaran
BACA JUGA : Cabai Rp90 Ribu dan Telur Rp30 Ribu Jelang Ramadan, DPRD DIY Desak Pemerintah Perkuat Operasi Pasar
“Saya kadang kalau naik sepeda lihat cabai di Sleman kok tidak dipanen sampai keriput. Secara ekonomis ini tidak bagus. Ini terjadi setiap tahun dan harus kita pikirkan solusinya,” katanya.
Sekda DIY juga mengimbau masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai secara mandiri, minimal untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.
“Cabai itu tanaman yang sangat mudah. Bijinya tidak usah dikasih pupuk saja bisa tumbuh. Kalau punya sejengkal-dua jengkal tanah atau pot, bisa untuk konsumsi sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui cabai memiliki daya simpan yang rendah dibandingkan bawang merah atau bawang putih. Upaya penyimpanan melalui cold storage pun dinilai terbatas.
BACA JUGA : Cabai dan Beras Pesisir Kulon Progo Disiapkan Dukung Stabilitas Harga Pangan di Kota Yogyakarta
BACA JUGA : Jelang Ramadan 2026, Harga Cabai Rawit di Pasar Beringharjo Tembus Rp90 Ribu
“Masyarakat kita tidak suka cabai yang tidak segar. Mau dibubukkan atau dipastakan juga tidak semua suka. Ini jadi PR kita bersama,” jelasnya.
Pemda DIY sebelumnya juga telah menjajaki kerja sama dengan BUMD sebagai *off taker* produk pangan, termasuk dengan Taru Martani. Namun untuk komoditas cabai, mekanismenya dinilai lebih kompleks karena sifatnya yang mudah rusak.
Pemda DIY mengakui saat ini ruang intervensi terbatas, terutama terkait subsidi distribusi yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.