Menurutnya, penurunan drastis Dana Desa berpotensi memengaruhi pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian di tingkat desa.
BACA JUGA : Cabai Rp90 Ribu dan Telur Rp30 Ribu Jelang Ramadan, DPRD DIY Desak Pemerintah Perkuat Operasi Pasar
BACA JUGA : Soroti Program MBG dan P3K SPPG, DPRD DIY Ingatkan Guru Juga Harus Sejahtera
“Kita baru saja bangkit dari Covid-19. Mestinya kebangkitan ekonomi desa didukung anggaran yang memadai dari pusat,” terangnya.
Eko juga mengungkapkan ada Dana Desa yang hingga kini belum cair, seperti di Kalurahan Sidoluhur.
“Ini menjadi perhatian serius bagi Menteri Keuangan dan Pemerintah Pusat. Harapannya anggaran yang ditebang itu ditanam kembali, sekurang-kurangnya sama dengan tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Komisi A DPRD DIY, lanjut Eko, akan terus berdialog dengan Pemda DIY agar pada 2027 kekuatan fiskal di tingkat kalurahan, kelurahan, kemantren, dan kapanewon bisa ditingkatkan.
“Kita juga minta Bupati dan Wali Kota mendorong APBD lebih banyak ke tingkat kalurahan dan kelurahan. Pergerakan pembangunan di tingkat padukuhan dan kampung ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat,” tandasnya.