BACA JUGA : Hari Desa DIY 2026, Sultan Tegaskan Kalurahan Fondasi Negara yang Melayani
Tanpa dasar hukum tersebut, pemerintah kabupaten tidak dapat melangkah lebih jauh dalam proses penyaluran dana.
“Ya, kami butuh bukti formalnya. Biasanya ada peraturan menteri yang kemudian diturunkan,” ucapnya.
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi pelaksanaan program di tingkat kalurahan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur skala kecil.
Sejumlah kalurahan di Sleman disebut masih menunda pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana kalurahan karena khawatir terjadi perubahan alokasi anggaran.
Meski demikian, ia meminta pemerintah kalurahan tetap mempersiapkan rencana kegiatan secara fleksibel.
Menurutnya, perencanaan awal tetap penting agar ketika regulasi resmi sudah terbit, proses penyesuaian dan pencairan dapat berjalan lebih cepat.
BACA JUGA : Mlati Menang Xpander, Bank Sleman Luncurkan e-Kalurahan dan UMKM Award
BACA JUGA : Spot Rekomendasi Destinasi Kuliner Malam di Bandung Paling Wajib Dikunjungi, Cek Info Selengkapnya Disini
“Kalurahan sebaiknya tetap menyiapkan perencanaan, meskipun masih bersifat asumsi. Nanti ketika aturannya sudah ada, tinggal diselaraskan dengan besaran anggaran yang ditetapkan,” tuturnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat segera menerbitkan peraturan menteri terkait dana kalurahan agar kepastian anggaran di daerah bisa segera terwujud.
Ia menilai, dana kalurahan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran nasional.
Dengan belum adanya kejelasan tersebut, DPMK Sleman berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait serta menyampaikan informasi terbaru kepada seluruh pemerintah kalurahan di wilayahnya.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kebingungan dan menjaga kelancaran pelaksanaan program pelayanan masyarakat di Sleman.