“Jadi begini, kita menindaklanjuti perintah sesuai regulasi,” tutur Harda.
Di akhir persidangan, hakim meminta Harda menyampaikan pandangan terkait kasus yang menyeret mantan Bupati Sleman yang pernah menjadi atasannya. Namun, Harda memilih tidak memberikan komentar.
BACA JUGA : Raudi Akmal Bantah Intervensi Hibah Pariwisata Sleman, Klaim Hanya Salurkan Aspirasi Warga
BACA JUGA : Nama Raudi Akmal Mencuat di Sidang Kasus Korupsi Hibah Pariwisata Sleman
“Saya nggak bisa komentar. Sehingga beliau mungkin aja juga sedih. Saya nggak bisa menghilangkan kebenarannya. Saya bisa sedih juga,” tutupnya.
Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Pariwisata Sleman tahun 2020 bakal menghadirkan saksi-saksi lainnya di PN Yogyakarta, pada Senin (26/1/2026) mendatang.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sleman resmi menetapkan mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo (SP), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. SP, yang menjabat sebagai Bupati Sleman periode 2010–2015 dan 2016–2021, diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp10,9 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup. Bukti tersebut meliputi keterangan saksi, ahli, serta sejumlah dokumen resmi yang menguatkan adanya dugaan penyimpangan.
BACA JUGA : Kuasa Hukum Sri Purnomo: Klien Kami Tak Nikmati Dana Hibah Pariwisata Sleman
BACA JUGA : Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Resmi Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Rp10,95 Miliar
“Pada hari ini, Selasa 30 September 2025, penyidik Kejaksaan Negeri Sleman telah meningkatkan status seorang saksi menjadi tersangka. Saksi tersebut adalah SP, mantan Bupati Sleman,” katanya dalam konferensi pers di Sleman, Selasa (30/9/2025).
Dana hibah pariwisata yang dimaksud berasal dari Kementerian Keuangan RI, dengan total Rp68,5 miliar yang diberikan kepada Kabupaten Sleman pada 2020.