Pemkab Sleman menyambut baik langkah Komisi VIII DPR RI dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah Sleman.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya menegaskan, upaya kesiapsiagaan di Sleman tidak semata berfokus pada respons saat bencana terjadi, melainkan menitikberatkan penguatan kapasitas masyarakat sejak sebelum bencana.
“Kesiapsiagaan kami tidak hanya berhenti pada penanganan saat bencana, tetapi bagaimana masyarakat sudah siap jauh hari sebelumnya, memahami risiko, jalur evakuasi, dan memiliki kemampuan dasar mitigasi,” ucapnya.
Menurutnya, hingga kini sebanyak 86 kalurahan di Kabupaten Sleman telah ditetapkan sebagai Kalurahan Tangguh Bencana melalui bimbingan dan pendampingan Pemkab Sleman.
“Sebanyak 86 kalurahan telah kami tetapkan sebagai Kalurahan Tangguh Bencana. Ini menjadi wujud nyata penguatan kapasitas masyarakat sebelum bencana terjadi,” tuturnya.
Selain penguatan di tingkat desa, Pemkab Sleman juga menanamkan kesadaran kebencanaan sejak dini melalui pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana, serta memperkuat peran komunitas relawan yang jumlahnya telah mencapai ribuan orang dan tersebar di berbagai wilayah rawan.
BACA JUGA : Sekolah Rakyat Bidik Desil Satu, Sleman Tunggu Teknis Pusat
BACA JUGA : Raudi Akmal Bantah Intervensi Hibah Pariwisata Sleman, Klaim Hanya Salurkan Aspirasi Warga
Seiring perkembangan teknologi, Harda menyebut Pemkab Sleman memanfaatkan sistem berbasis digital melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Informasi Sleman Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami juga mengembangkan SIMANTAB sebagai sistem informasi digital agar masyarakat dan petugas dapat mengakses data kebencanaan secara cepat dan akurat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, serta Sekda Sleman, Susmiarto, turut memaparkan kondisi kesiapsiagaan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas pemerintah.