Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM Nusantara DIY) menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRD DIY. Massa aksi secara tegas menolak wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD yang dinilai mencederai amanat reformasi dan berpotensi memperkuat praktik politik uang.
BACA JUGA : Becak Listrik vs Bentor, DPRD DIY Nilai Transportasi Lama Tak Penuhi Standar
BACA JUGA : Anggaran DIY Terpangkas Rp753 Miliar, DPRD Minta Pemda Maksimalkan Aset dan CSR
Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, Muhammad Nusthaoni AM, menegaskan pilkada harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ia menilai alasan efisiensi anggaran tidak rasional dan justru membuka ruang praktik money politik yang lebih besar di tingkat elite.
Selain isu pilkada, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan lain, mulai dari pembubaran MBG, pengalihan anggaran ke sektor pendidikan, pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru, penetapan bencana nasional untuk Sumatera, hingga desakan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) Yogyakarta.
Aksi tersebut juga mendapat dukungan dari Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Dias Habibie, yang menilai pilkada langsung merupakan bentuk demokrasi substansial pascareformasi.
Dia mengingatkan potensi bahaya jangka panjang jika wacana pilkada lewat DPRD terus bergulir, termasuk kemungkinan kembalinya pemilihan presiden secara tidak langsung.