YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM Nusantara DIY) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD DIY, Rabu (14/1/2026) sore.
Massa aksi secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD yang dinilai mencederai amanat reformasi dan berpotensi memperkuat praktik money politik.
Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, Muhammad Nusthaoni AM, mengatakan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut. Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Kami menolak pemilihan pilkada secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD. Itu sangat menciderai amanat reformasi, karena sejak awal kita sepakat pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujarnya.
BACA JUGA : Aksi Teatrikal Seniman Yogyakarta Tolak Pilkada Lewat DPRD di Depan Gedung Agung
BACA JUGA : Soal Wacana Pilkada Melalui DPRD, Ini Respons Sri Sultan HB X
Nusthaoni menilai alasan pemerintah yang menyebut pilkada tidak langsung dapat menghemat anggaran tidaklah rasional. Dia justru menegaskan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi memperbesar praktik politik uang.
“Kalau dipilih lewat DPRD, money politik tetap terjadi. Bahkan alirannya bisa lebih besar karena tidak ke rakyat, tapi ke elit-elit politik. Itu yang justru berbahaya,” katanya.
Selain menolak pilkada lewat DPRD, massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya pembubaran MBG, pengalihan anggaran MBG ke sektor pendidikan, perwujudan pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru, penetapan bencana nasional untuk Sumatera, serta desakan kenaikan upah minimum regional (UMR) Yogyakarta.
“Karena kita berada di DIY, tuntutan utama lainnya adalah menaikkan UMR Yogyakarta agar lebih layak bagi pekerja,” terang Nusthaoni.
BACA JUGA : Wacana Pilkada Melalui DPRD Ditolak, Eko Suwanto: Ini Kemunduran Demokrasi
BACA JUGA : Pemilu 2024 Dicap Paling Brutal, Masyarakat Brebes Diajak Gencarkan Pengawasan Partisipatif Dalam Berpolitik
Pihaknya juga menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat, menyusul adanya pernyataan kontroversial dari anggota DPR yang menolak mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat alasan mahasiswa untuk turun ke jalan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat saat ini sangat rendah. Itu sebabnya kami merasa perlu menyuarakan penolakan ini secara terbuka,” ucapnya.
Terkait adanya pernyataan penolakan dari salah satu pimpinan DPRD DIY yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusthaoni menyebut hal tersebut sebagai dinamika politik. Dia menilai situasi ini menunjukkan adanya perbedaan sikap antarpartai terkait wacana pilkada tidak langsung.