Menurutnya, dinamika fiskal yang lebih terbatas tidak boleh mengurangi fokus pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan publik dan menekan angka kemiskinan.
Pengoptimalan sumber pendanaan di luar APBD menjadi salah satu strategi yang ditekankan.
“Saya mengajak para lurah dan pamong untuk belajar dari pengalaman, baik dari pengalaman kesalahan, kegagalan, maupun keterbatasan kesempatan di tahun-tahun sebelumnya. Semua itu harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki kinerja di tahun 2026," ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi Bantul secara umum masih terkendali.
BACA JUGA : Sleman Dorong Pemasaran UMKM Kreatif lewat Pre-Order dan Business Matching
BACA JUGA : KRIS RS UII Jadi Penopang Layanan Saat Kebutuhan Rawat Inap Bantul Tembus 20 Ribu Pasien
Pemerintah daerah tetap menargetkan penurunan angka kemiskinan, meskipun ruang belanja program mengalami penyesuaian.
Alternatif pembiayaan berbasis kolaborasi lintas pihak menjadi langkah yang terus diperkuat.
"Secara umum kita baik-baik saja. Kita masih menargetkan penurunan angka kemiskinan dan terus berupaya memperbaiki layanan publik, meskipun anggaran kegiatan menurun. Walaupun APBD kita turun, kita tetap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber non-APBD, seperti CSR, hibah pihak swasta, Baznas, serta dukungan lain yang tetap kita alokasikan," jelasnya.
Ia menjelaskan, optimalisasi sumber non-APBD akan diarahkan lebih dekat pada program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan angka kemiskinan turun hingga di bawah 10 persen pada 2026.
BACA JUGA : KRIS RS UII Jadi Penopang Layanan Saat Kebutuhan Rawat Inap Bantul Tembus 20 Ribu Pasien
BACA JUGA : Dari Batik Giriloyo ke Vietnam, Desa Wisata Bantul Dorong Pemuda Mendunia
Saat ini, persentasenya masih berada di kisaran 11 persen.
Dalam kerangka tersebut, kalurahan dipandang memegang peranan strategis.
Melalui P2BMP, pemerintah kalurahan memiliki ruang pembiayaan yang dinilai langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga.