Langkah ini dilakukan untuk menjaga mutu bangunan sekaligus menjamin keberlanjutan pemanfaatannya.
“Namun demikian, saya tetap meminta beberapa kualitas pekerjaan diperbaiki oleh kontraktor, agar fasilitas yang dibangun sesuai standar dan kebutuhan nelayan,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan kampung nelayan di Bantul dirancang sebagai ekosistem usaha perikanan terpadu.
Di dalamnya tersedia berbagai sarana pendukung mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga layanan logistik yang menyatu dalam satu kawasan.
BACA JUGA : Dukung Program Strategis Pemerintah, BRI Terima Penghargaan dari Kementerian IMIPAS
BACA JUGA : DPR Danang Wicaksana Desak Kementerian PU Bangun Ulang Jembatan Kleringan Yogyakarta
“Di kawasan ini nantinya tersedia fasilitas lengkap, mulai dari cold storage untuk penyimpanan hasil tangkapan, area pengolahan ikan yang layak konsumsi, hingga toko logistik untuk keperluan melaut para nelayan,” jelasnya.
Ia menekankan, integrasi fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi usaha, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi masyarakat pesisir.
Dengan skema yang terencana, aktivitas nelayan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bergerak dalam sistem yang saling terhubung.
“Semua ini dirancang agar ekosistem usaha perikanan berjalan terpadu dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Melalui penguatan infrastruktur, manajemen kawasan, dan peningkatan kualitas operasional, pemerintah menargetkan kampung nelayan Bantul menjadi model pengelolaan kawasan perikanan yang produktif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.