Ia mengatakan bahwa komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus diperkuat melalui kerja bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Salah satu momentum penguatan integritas tersebut diwujudkan saat Pemkab Sleman menandatangani komitmen tata kelola pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pada saat itu juga, kami dan DPRD menandatangani komitmen di KPK. Mudah-mudahan dengan doa panjenengan, kami Pemerintah Kabupaten Sleman benar-benar bisa menjaga komitmen tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati menyampaikan bahwa ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 telah diterbitkan.
BACA JUGA : Sleman Siap Hadapi Lonjakan Wisatawan Tahun Baru, BBM dan LPG Aman hingga 2026
BACA JUGA : Generasi Muda Sleman Jadi Garda Terdepan Pelestarian Budaya, Dari Anak-Anak Hingga Komunitas Lokal
Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah mulai disalurkan kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD telah menyampaikan SPPT-nya untuk panjenengan semuanya. Karena mulai besok, 2 Januari, SPPT PBB sudah dapat digunakan oleh wajib pajak,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh layanan terkait SPPT PBB berjalan lancar tanpa kendala.
Ia meminta jajaran pemerintah kalurahan hingga tingkat padukuhan untuk segera menyampaikan dokumen kepada masyarakat, sekaligus membantu menindaklanjuti jika terjadi permasalahan distribusi.
"Kami betul-betul berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, sehingga seluruh aktivitas yang menggunakan SPPT PBB tidak mengalami kendala. Jika ada alamat tidak jelas atau dokumen belum tersampaikan, mohon segera menghubungi BKAD agar segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
BACA JUGA : BPBD Sleman Ingatkan Wisatawan Merapi: Waspada, Tetap Pantau Aktivitas Vulkanik
BACA JUGA : Sleman Diguyur Hujan Akhir Pekan, BPBD Klaim Kondisi Terkendali Meski Siklon Selatan Aktif
Ia menambahkan, Pemkab Sleman telah melakukan pengecekan berlapis melalui BKAD agar data dalam SPPT PBB tersaji seakurat mungkin.
Namun, apabila ditemukan kesalahan, pihaknya meminta masyarakat tidak ragu melaporkan untuk dilakukan perbaikan.
Melalui penguatan komitmen integritas dan peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah, Pemkab Sleman berharap kepercayaan publik dapat terjaga sekaligus mendorong partisipasi wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah.