BANTUL, diswayjogja.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk memperkuat integritas dan menjauhi praktik korupsi sejak dini.
Di hadapan ratusan mahasiswa hukum, Fitroh menekankan bahwa seluruh masyarakat sebenarnya telah memahami apa itu korupsi. Namun, menurutnya, persoalan terbesar bukan pada pengetahuan, melainkan kesadaran untuk tidak melakukannya.
“Semua tahu bahwa korupsi itu dilarang. Semua tahu perbedaannya dengan mencuri. Yang kurang itu hanya kesadaran untuk tidak melakukan,” ujarnya dalam Kuliah Umum di UMY, Senin (8/12/2025).
Fitroh mengingatkan bahwa integritas tidak dibangun secara instan. Mahasiswa, katanya, harus memulainya dari kebiasaan kecil, seperti tidak menyontek.
BACA JUGA : Ketua KPK Setyo Budiyanto: Gerakan Nasional SDA Butuh Kolaborasi Publik, Seniman dan Kementerian
BACA JUGA : Ketua KPK Setyo Budiyanto Jelaskan OTT ‘Operasi Tangkap Tikus’
“Nyontek itu cikal bakal hilangnya integritas. Kalau tanya teman boleh, tapi jangan menyontek,” katanya.
Dia juga mendorong mahasiswa untuk aktif berorganisasi dan menjadi aktivis agar terbiasa menghadapi dunia nyata yang penuh tantangan.
Dalam kuliah tersebut, Fitroh mengkritisi fenomena bahwa untuk mendapatkan pekerjaan diperlukan “D3”, bukan gelar diploma, tetapi dukungan dan duit.
“D-kingan dan D-duit itu sumber korupsi. Banyak yang mengira masuk pekerjaan harus pakai orang dalam atau uang. Itu yang harus dipatahkan,” jelasnya.
BACA JUGA : Ketua KPK Sebut Yogyakarta Jadi Contoh Nasional, Tata Kelola Baik Jadi Alasan Tempat Pelaksanaan Hakordia
BACA JUGA : KPK Gelar Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta, Libatkan Masyarakat dan UMKM
Dia menceritakan bahwa dirinya dapat lolos seleksi di berbagai lembaga negara tanpa uang sepeser pun.
“Saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang. Yang saya punya D ketiga, Doa. Doa dari orang tua itu yang membuat hidup kita berkah,” tuturnya.
Fitroh menjelaskan bahwa KPK tidak menangani seluruh kasus korupsi, melainkan hanya yang melibatkan penyelenggara negara serta penegak hukum, sesuai ketentuan undang-undang.