Rektor UMY Kritik Kuota PTN Membengkak, Sebut PTS Tertekan dan Tak Adil

BANTUL, diswayjogja.id - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Nurmandi, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH), yang dinilai semakin membengkak dan berdampak pada perguruan tinggi swasta (PTS).

Nurmandi menyebut kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak adil dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

“Kita bertanding dengan lembaga yang disubsidi dan diproteksi negara. Itu tidak fair. Mereka dibangun dengan APBN, sementara kita membangun sendiri,” ungkapnya di Gedung AR Fachruddin A, UMY, Bantul, Rabu (22/4/2026).

Dia menyebutkan, dalam beberapa tahun terakhir jumlah mahasiswa yang diserap PTN meningkat signifikan. Berdasarkan perhitungannya, lonjakan tersebut mencapai sekitar 1,4 juta mahasiswa, yang sebagian besar berasal dari penambahan kuota jalur mandiri.

BACA JUGA : Kasus Bripda Dirja Pratama Tewas Diduga Dianiaya Senior, Pakar UMY Soroti Budaya Feodalisme di Tubuh Polri

BACA JUGA : Pakar Hukum UMY Soroti Lemahnya SOP Penyidikan dalam Kasus Hogi Minaya

“Yang paling mudah bagi PTN itu menambah mahasiswa S1 lewat jalur mandiri, dengan menambah kelas di prodi-prodi favorit seperti manajemen, komunikasi, dan hubungan internasional. Ini jelas berdampak ke PTS,” ujarnya.

Menurut Nurmandi, kondisi ini membuat banyak PTS kesulitan mendapatkan mahasiswa baru, bahkan bagi kampus dengan akreditasi unggul sekalipun.

“UMY saja yang infrastrukturnya siap dan banyak program studinya unggul tetap terdampak. Apalagi kampus yang tidak sekuat kami,” katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti ketimpangan dalam hal pembiayaan. PTN memperoleh dukungan anggaran negara, sementara PTS harus mandiri dalam membiayai operasional dan pengembangan.

BACA JUGA : Alumni UMY Bangun Gedung Laboratorium Rp10–15 Miliar, Beasiswa Terus Diperluas

BACA JUGA : Guru Besar UMY Ungkap AI Tak Pernah Netral, Masyarakat Rentan ‘Dibohongi’ Teknologi

“Ketidakfairannya jelas, mereka dapat subsidi, infrastruktur, bahkan proteksi kebijakan. Kita tidak. Jadi persaingannya tidak seimbang,” lanjutnya.

Nurmandi mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, termasuk mengarahkan PTN agar lebih fokus pada pengembangan program pascasarjana, bukan memperbesar penerimaan mahasiswa S1.

Sumber: