Pemkot mengusulkan anggaran perbaikan melalui APBN sebesar kurang lebih Rp19 miliar, dan saat ini masih dalam proses.
BACA JUGA : Respon Perubahan Pola Belanja, Pemkot Yogyakarta dan Meta Kolaborasi Percepat Digitalisasi Pasar Rakyat
BACA JUGA : Edukasi Wisatawan Soal Kebersihan, Pemkot Yogyakarta Siapkan Fasilitas Baru di Malioboro
“Harapannya 2026 bisa mulai perbaikan talud. Untuk jembatan total, kami sudah mengusulkan ke pusat. Kalau disetujui bisa mulai 2026 atau 2027,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa proses perbaikan jembatan dapat diselesaikan dalam waktu 6–9 bulan dan akan menggunakan pihak ketiga, bukan padat karya, mengingat konstruksi yang tergolong berat.
Ketika pengerjaan dimulai, Jembatan Kewek akan ditutup total untuk semua kendaraan. Pemkot akan menyusun manajemen rekayasa lalu lintas agar akses menuju kawasan strategis seperti Malioboro tetap berjalan.
“Kawasan itu premium dan ramai, jadi rekayasa lalu lintas harus sangat matang,” jelas Umi.
BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Siapkan Status Siaga Darurat Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi
BACA JUGA : Yogyakarta Targetkan 11 Juta Kunjungan Wisatawan di Akhir 2025, Pemkot Andalkan Event dan Travel Fair
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat, mengatakan bahwa pada pembahasan antara Banggar dan TAPD, TKD Infrastruktur Kota Yogyakarta berada di angka nol atau tidak ada transfer dana dari pemerintah pusat untuk infrastruktur.
Karena itu, Pemkot dan DPRD bekerja sama agar Jembatan Kewek memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) mengingat kondisinya yang mendesak dan membahayakan pengguna jalan.
“Jembatan Kewek sangat mendesak dan mengkhawatirkan. Pemkot dan DPRD mendorong agar mendapat alokasi dari pusat demi keamanan masyarakat,” tegasnya.
Sinarbiyat menambahkan bahwa besaran anggaran dari pusat baru akan diketahui setelah APBN ditetapkan dan pemberitahuan resmi dikirimkan kepada Pemkot.
Dengan kondisi berada pada NK4, Jembatan Kewek tidak boleh dibiarkan lebih lama tanpa penanganan. Pemkot Yogyakarta kini bergerak cepat melalui penyusunan DED dan koordinasi anggaran ke pemerintah pusat demi memastikan akses vital menuju Malioboro tetap aman digunakan.