Hasto Wardoyo Tegaskan Malioboro Tidak Full Pedestrian, Rekayasa Lalin Bersifat Parsial

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa penataan kawasan Malioboro tidak akan dilakukan secara ekstrem maupun memaksakan kebijakan tertentu. 

Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengikuti arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk melakukan identifikasi masalah sebelum menentukan langkah strategis.

“Ngarsa Dalem sangat bijak. Arahan beliau jelas, sekarang identifikasi dulu. Kita tidak akan memaksakan kehendak,” ungkap Hasto, usai melakukan pertemuan dengan Sri Sultan di Kompleks Balai Kota, Kamis (4/12/2025). 

Salah satu permasalahan mendasar di kawasan Malioboro adalah keterbatasan lahan parkir. Menurut Hasto, Pemkot mulai memetakan lokasi-lokasi potensial yang bisa dijadikan kantong parkir baru.

BACA JUGA : Sri Sultan HB X Datangi Balai Kota, Bahas Malioboro dan Perbaikan Jembatan Kewek Rp19 Miliar

BACA JUGA : Tidak Ada Penutupan Malioboro Saat Nataru, Pemkot Yogyakarta Pastikan Titik Nol Tetap Dibuka

“Kita berpikir bagaimana memikirkan area yang bisa untuk parkir. Kalau suatu saat harus memindah sirip-sirip itu, entah PKL atau apa, semua harus dipersiapkan jauh sebelumnya,” ujarnya. 

Hasto menyebut area di belakang Bank BPD DIY menjadi salah satu opsi yang dinilai strategis. Kawasan tersebut bahkan berpotensi dikembangkan sebagai Chinese town sekaligus area parkir pendukung Malioboro.

Selain itu, parkir Gembira Loka atau Gambiran akan mulai dihidupkan kembali untuk mengurangi tekanan kendaraan menuju Malioboro.

Menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penutupan kembali akses 0 kilometer, Hasto menegaskan bahwa Pemkot tidak berencana menutup kawasan tersebut secara penuh. Uji coba sebelumnya menimbulkan dampak lalu lintas yang besar.

BACA JUGA : Kebijakan Malioboro Tanpa Kendaraan Dievaluasi, Pedagang Keluhkan Turunnya Transaksi

BACA JUGA : Parkir Liar Masih Jadi Kendala dalam Uji Coba Malioboro Full Pedestrian 1–2 Desember

“Penutupan 0 km itu dampaknya luar biasa. Jadi, kalau nanti ada acara seperti peringatan Hari Antikorupsi dari KPK, kita tetap akan memberikan ruang untuk jalan, untuk kendaraan, andong, dan becak,” katanya.

Dia memastikan kebijakan lalu lintas pada 0 km akan tetap normal setelah kegiatan KPK selesai. Pemkot hanya akan melakukan rekayasa parsial bila diperlukan dan tidak ada wacana pembatasan total.

Sumber: