YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di Kota Yogyakarta.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar penerima manfaat.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, menyatakan bahwa satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta telah ditutup setelah ditemukan kasus keracunan makanan pada peserta program MBG.
Penutupan dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
BACA JUGA : Ada Bakteri E. Coli di Dapur SPPG, Hasto Wardoyo Perintahkan Pemeriksaan Air
BACA JUGA : Deputi BGN: Dapur SPPG Harus Gunakan Air Galon atau PDAM Bebas E. Coli
“Yang ada kejadian (keracunan) langsung kita tutup. Kemudian kita lakukan evaluasi secara menyeluruh tentang tata kelola dan proses bisnisnya. Niat kita adalah memberikan makan bergizi, jadi bahan baku dan rantai pasok harus berkualitas,” ujar Dadang di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurut Dadang, saat ini di Kota Yogyakarta terdapat 42 SPPG, dengan 18 unit sudah beroperasi dan 24 lainnya dalam tahap pembangunan. Jumlah penerima manfaat MBG di wilayah ini mencapai 124.003 orang.
Pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat untuk lebih tegas dalam memberikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan MBG.
“Saya meminta kepada Dinas Kesehatan, jangan gampang-gampang mengeluarkan SLHS. Ada prosedur yang harus dipenuhi, mulai dari dapur, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga pelatihan penjamah makanan,” tegasnya.
BACA JUGA : SPPG Wirobrajan Hentikan Sementara Distribusi MBG Usai KLB, Pemkot Yogyakarta Lakukan Evaluasi
BACA JUGA : Kasus MBG di SMAN 1 Yogyakarta, Sri Sultan Ingatkan Bahaya Produksi Makanan Massal Tanpa Fasilitas Memadai
Dadang menambahkan, pengawasan akan dilakukan secara kolaboratif antara BGN, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas agar tidak terjadi kasus serupa. Dia berharap dengan semakin banyak pihak yang terlibat, manfaat program MBG bisa lebih optimal.
“Kita ingin pemerintah daerah tidak ragu berperan aktif. Dengan banyaknya pengawasan, manfaat program ini akan lebih dirasakan anak-anak,” paparnya.
BGN juga mendorong pelatihan bagi para penjamah makanan sebagai salah satu syarat penting penerbitan SLHS. Langkah ini diharapkan memperkuat standar higienis dan mencegah kelalaian di lapangan.