Ia menambahkan, aksi simbolik ini diharapkan bisa menjadi pengingat moral bagi legislatif.
“Rakyat tidak butuh DPR yang sibuk menambah privilese. Yang rakyat tunggu adalah wakilnya benar-benar bekerja, mendengar, dan melahirkan kebijakan berpihak pada publik,” ucapnya.
Nirempati di Tengah Rakyat Tercekik Ekonomi
Lonjakan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang kini menembus lebih dari Rp 100 juta dinilai tidak manusiawi. JCW menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan negara terhadap penderitaan rakyat.
Angka fantastis itu diberikan justru ketika masyarakat kecil masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
“Ini sungguh ironi. Presiden Prabowo Subianto sedang menggaungkan efisiensi anggaran, bahkan memangkas alokasi ke daerah termasuk DIY, tetapi di Senayan justru DPR menikmati kenaikan tunjangan,” ujarnya.
Menurutnya, kontras ini melukai hati masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah yang semakin terbebani pajak dan biaya hidup tinggi.
“Rakyat ditarik pajak dengan berbagai instrumen, sementara anggota DPR diguyur tunjangan besar. Ini tidak berempati pada kondisi rakyat miskin yang semakin sulit,” imbuhnya.
Ia merinci, sejumlah komponen tunjangan DPR mengalami kenaikan signifikan. Tunjangan beras misalnya, naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Sementara tunjangan bensin melonjak dari Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta per bulan.
“Lebih mengejutkan, DPR juga menerima tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan sebagai kompensasi karena tidak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan. Bayangkan, uang sebanyak itu bisa membiayai kebutuhan pokok puluhan keluarga miskin,” jelasnya.
Ia menegaskan, publik berhak mengkritisi kebijakan ini karena gaji dan tunjangan anggota DPR berasal dari uang rakyat.
"Kebijakan ini sama sekali tidak mencerminkan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah. Justru yang tampak adalah privilese pejabat semakin menganga lebar, sementara rakyat makin terseok,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah dan DPR tidak abai terhadap rasa keadilan publik.
“Kalau pemerintah serius bicara efisiensi, mestinya tunjangan DPR juga dievaluasi, bukan malah ditambah. Jika tidak, rakyat akan semakin apatis pada wakilnya di Senayan,” sebutnya.