“Nasionalisme bukan hanya soal baris-berbaris dan lomba tujuh belasan. Roh kemerdekaan harus terlihat dalam tindakan nyata: keadilan, keberpihakan, dan keterbukaan terhadap suara rakyat,” imbuhnya.
Meski begitu, Ia menekankan bahwa pemerintah tetap perlu menegakkan aturan terkait penggunaan simbol negara. Ia mendorong pendekatan edukatif dan persuasif daripada represif.
“Regulasinya sudah jelas dalam undang-undang. Tapi dalam kasus ini, negara perlu melihat konteks sosialnya juga. Jangan sampai simbol yang memuat kritik justru diberangus tanpa memahami maknanya,” tegasnya.
BACA JUGA : Mahasiswi UMY Ciptakan Inovasi Makanan Sehat Praktis Berbasis Buah dan Sayur
BACA JUGA : Kasus Penganiayaan Driver Ojol, Rektor UMY Soroti Hukum dan Transaksi Digital
Ia menutup dengan imbauan agar fenomena ini tidak disikapi secara reaktif, melainkan dijadikan momen reflektif bagi para pemegang kekuasaan.
“Kalau rakyat masih mau bersuara bahkan lewat bendera bajak laut itu tandanya mereka masih peduli. Pemerintah jangan cuma sibuk mengejar simbol, tapi abaikan substansi. Dengarkan jeritan yang terselip di balik kain itu,” pungkasnya.