“Ini juga akan menjadi potret ekonomi di daerah masing-masing, sehingga nanti ini akan sangat bermanfaat juga bagi kepala daerah, untuk bisa memanfaatkan hasil dari sensus ekonomi itu, untuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang terkait,” tuturnya.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta Sensus Ekonomi 2026 ini memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan juga dari pemerintah daerah. BPS RI yang memiliki 34 kantor BPS di tingkat provinsi dan 514 kantor BPS di tingkat kabupaten kota ini, siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda setempat.
BACA JUGA : Ketua KPPU: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Perlu Dukungan IPU
BACA JUGA : 75 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia – AS, Kunci Awal Percepatan Perkembangan Ekonomi
Amalia mengatakan telah menerima dukungan dari Gubernur DIY terkait dengan hal tersebut. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan menyampaikan dukungan penuh pada BPS untuk pelaksanaan Sensus 2026 dan Data Tunggal. BPS dan Pemda DIY akan terus bekerja sama untuk mengembangkan data dan statistik yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung kebijakan ekonomi di daerah dan nasional.
“Tentunya kami siap terus berkolaborasi dengan seluruh jajaran Pemda di masing-masing lokasi. BPS berkomitmen ini untuk menghasilkan yang terbaik untuk bangsa, terutama dalam hal penyediaan data dan statistik,” tandasnya.