YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (25/02/2025) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Pada pertemuan ini, Amalia didampingi oleh kepala BPS DIY, Herum Fajarwati. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 tahun 1997, setiap tahun yang berakhiran 6, BPS harus melakukan sensus ekonomi.
Tak terkecuali di DIY, pada tahun 2026 nanti, akan dilakukan sensus ekonomi, yang mulai disiapkan sejak tahun ini. Pertemuan tersebut sekaligus membahas mengenai dukungan Pemda DIY kepada BPS pada setiap programnya.
Selain mengenai Sensus Ekonomi 2026, Amalia menuturkan, kedatangannya sekaligus untuk membahas mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ia menambahkan, selama ini berbagai program kependudukan yang dilaksanakan BPS, tidak lepas dari dukungan Pemda DIY. Saat ini, ia kembali meminta dukungan penuh terkait data tunggal.
"Kami membutuhkan dukungan dari Pemda DIY dalam melakukan pemutakhiran dan updating untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai dengan amanat INPRES no. 4 tahun 2025," kata Amalia.
BACA JUGA : UMK Kota Yogyakarta Segera Dihitung, Tunggu Hasil Survei BPS
BACA JUGA : Badan Pusat Statistik DIY Targetkan Angka Kemiskinan di 2025 Turun Sekitar 10 Persen
Amalia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran tentang potret ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Hasil sensus ini nantinya akan dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ekonomi di daerah maupun nasional. Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan dengan cara pendataan langsung dan bukan sampling.
BPS juga meminta dukungan dari Pemda DIY untuk membangun awareness dan kepemilikan seluruh pelaku ekonomi di daerah terhadap pentingnya sensus ekonomi.
"Kami membutuhkan dukungan dari Pemda DIY untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan membuat daftar pelaku ekonomi dari mulai yang kecil-kecil, mikro sampai yang besar," ujarnya.
Sensus ini adalah pendataan langsung yang akan dilakukan kepada masyarakat luas, dan bukan sekedar sampling. Untuk itu, tahun ini BPS harus menuntaskan daftar sementara menjadi daftar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud mulai yang kecil, mikro sampai yang besar.
BACA JUGA : Wamenkeu RI Anggito Abimanyu Resmi Jadi Guru Besar UGM, Bawa Topik Pidato Ekonomi Syariah
BACA JUGA : Menko Perekonomian Airlangga: Arahan Presiden Prabowo Pengecer Menjadi Sub Agen LPG 3 Kg
"Kami akan membuat daftar pelaku ekonomi dari mulai yang kecil-kecil, mikro sampai yang besar," jelasnya.
Amalia mengatakan, karena program ini, BPS merasa sangat perlu menggalang kolaborasi dengan berbagai pihak agar sensus ekonomi ini bisa sukses. Hal ini penting, karena sensus ekonomi ini akan menjadi potret ekonomi Indonesia yang sesungguhnya, secara menyeluruh.