Terkait informasi akan terealisasinya tukin untuk dosen sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Keuangan, ia melihat angka tersebut jauh dari jumlah yang diajukan Kemendiktisaintek yakni Rp10 triliun.
BACA JUGA : Pawiyatan Jawi, Perkuat Identitas Budaya ASN Kota Yogyakarta
BACA JUGA : Bawaslu Brebes Ajak Seluruh ASN, TNI-Polri, Kades Hingga Perangkat Desa Jaga Netralitas Pilkada
Ia khawatir dengan angka yang jauh dari pengajuan ini, nantinya hanya sebagian kecil dosen saja yang akan mendapatkan tukin.
“Kami khawatir dari pernyataan itu, nanti yang diberikan tukin hanya yang belum serdos. Sehingga itu jumlahnya sedikit sekali. Terakhir untuk dosen ASN DPK di seluruh Indonesia, penerimaan terakhir 2014, sehingga itu sudah hampir semua terferifikasi,” paparnya.
Dosen ASN DPK lainnya, Mizamuddin, menuturkan para dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) sudah memberi tenggat kepada Kemendiktisaintek hingga Jumat (24/1/2025). “Kalau tidak ada respon, kami akan demo bareng di Jakarta,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak diberikannya tukin ini merupakan bentuk penganaktirian dosen-dosen di bawah Kemendiktisaintek.
BACA JUGA : TNI-Polri dan ASN di Kota Tegal Gelar Pertandingan Mini Soccer
BACA JUGA : 247 ASN Dilantik, Sekda DIY ; Pejabat Fungsional Ujung Tombak Tiap OPD
“Kementerian lain seperti Kementerian Keuangan dikasih, Kemenag dikasih, Kementerian Perhubungan dikasih. Kami merasa dizolimi, ga adil,” ujarnya.
Adapun besaran tukin yang semestinya diterima para dosen berbeda-beda, tergantung jabatan fungsionalnya.
“Guru besar sekitar Rp19 juta, terendah Rp5 juta. Itu sangat membantu untuk dosen-dosen yang baru di awal, kalau dapat tunjangan Rp5 juta sangat terbantu,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan jika para dosen sudah siap untuk menggelar mogok mengajar jika tuntutan tidak dipenuhi.
“Kami akan menyerukan mogok massal se-Indonesia. itu sebagai langkah terakhir kalau memang tidak ada respon positif dari pemerintah,” tegasnya.