BANTUL, diswayjogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menetapkan pasangan calon (paslon) Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta menjadi bupati-wakil bupati terpilih.
Pasangan tersebut memperoleh suara terbanyak, yakni mencapai 43 persen dibanding dua paslon yang lain dalam Pilkada 2024 di wilayah tersebut.
"Pasangan nomor urut 2 Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta mendapatkan suara dengan 230.819 suara atau 43 persen dari total suara sah," ungkap Ketua KPU Kabupaten Bantul, Jaka Santosa di Hotel Grand Rohan, Bantul, DIY, Kamis, (9/1/2025).
Hasil rekapitulasi pemungutan suara di KPU Kabupaten Bantul pada akhir tahun 2024 lalu, menunjukkan Abdul Halim-Aris mengungguli perolehan suara dari dua paslon pesaing.
Perolehan suara Abdul Halim-Aris mengungguli pasangan nomor urut 3 Joko B. Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan dengan 219.471 suara dan pasangan nomor urut 1 Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi dengan memperoleh 80.917 suara.
BACA JUGA : Halim-Aris Raih Suara Tertinggi di Pilkada Bantul, Saksi Joko-Rony Tolak Tanda Tangan
BACA JUGA : Bupati Bantul Abdul Halim Muslih Pastikan Pembangunan ITF Bawuran Akan Rampung Tahun 2025
"Menetapkan paslon Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta menjadi bupati-wakil bupati terpilih Kabupaten Bantul," ujar Jaka.
Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih, dalam Pilkada 2024, dihadiri sejumlah penyelenggara Pemilu, pengawas, dan perwakilan lembaga pemerintahan.
Dari ketiga paslon, hanya Aris Suharyanta yang hadir dalam pleno penetapan. Sementara Abdul Halim sedang berada di Kairo, Mesir. Abdul Halim hadir secara daring menggunakan aplikasi Zoom.
"Secara prosedur tak masalah karena yang diundang pasangan calon," jelasnya.
BACA JUGA : Paslon Untoro-Wahyudi Akui Kekalahan di Pilkada Bantul, Datangi Paslon Halim-Aris Ucapkan Selamat
BACA JUGA : Pilkada 2024, Ini Program Unggulan dan Prioritas Paslon Untoro-Wahyudi, Halim-Aris, dan Joko-Rony
KPU Bantul akan segera memproses pengajuan pelantikan bupati-wakil bupati terpilih. Jaka menyatakan dasar pelantikan masih berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomoe 80 Tahun 2024.
"Maksimal 1 hari setelah ini akan mengusulkan ke DPRD Bantul soal pelantikan, kemudian diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.