Naik turunnya harga tak jauh-jauh dari momentum, misalnya momentum nataru seperti saat ini.
Meski demikian, Yani mengatakan baik pedagang maupun pembeli sudah bersiap-siap jika memang kenaikan PPN harus berimbas pada harga sembako.
“Sudah pada ancang-ancang. Ya ada (efek), harga jadi lebih tinggi, permintaan kurang untuk pertama-tama penyesuaian. Seperti kemarin saat pajak naik dari 10 persen ke 11 persen,” ujarnya.
Tantangan untuk Kadin DIY
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY menyebut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menjadi salah satu tantangan di 2025.
Wakil Ketua Kadin DIY, Robby Kusumanegara mengatakan kondisi ekonomi DIY tahun depan akan dipengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan dunia.
Faktor internal yang mempengaruhi salah satunya kenaikan PPN 12% yang akan membebani pengusaha.
Meski demikian dia sebut Kadin DIY akan mencari solusinya dan tetap optimis menghadapi 2025.
Menurutnya selain membangun optimisme, harus diikuti dengan rencana-rencana kerja strategis.
Sehingga berbagai sektor tetap bisa berkembang memanfaatkan kemajuan teknologi dan lainnya.
"PPN pasti membebani ya tapi kami cari solusinya, 5% [pertumbuhan ekonomi] mungkin masih tercapai," ucapnya dalam acara Bincang Business Outlook DIY 2025 bertema "Opportunities, Challenges, and Strategies for Growth" di Kantor Pusat BPD DIY, Senin (23/12/2024).
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas
Robby mengatakan pengusaha harus mulai meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sisi lain faktor eksternal dipengaruhi ketegangan geopolitik global.
BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Siapkan Tiga Pos Kesehatan Selama Libur Nataru, Berikan Layanan Kesehatan Wisatawan
BACA JUGA : Warga Hingga Wisatawan Bisa Hubungi PSC 199 YES Jika Alami Kedaruratan di Kota Yogyakarta
Diperkirakan ekonomi DIY tumbuh di kisaran 4,83% - 5,27% (year-on-year/yoy). "Sekarang gak ada kata lain selain kita harus optimis," ujarnya.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Gumilang Aryo Sahadewo mengatakan secara umum setiap kebijakan pajak akan memberikan dampak. Dan diharapkan pajak itu sifatnya progresif. Pajak lebih tinggi berlaku untuk masyarakat mampu.
Kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melalui mekanisme subsidi atau bantuan langsung tunai serta mekanisme program sosial.