JOGJA, diswayjogja.id - Masyarakat Bantul akan memilih calon bupati dan wakil bupati Bantul pada Rabu Legi, 27 November 2024 mendatang.
Ada tiga pasangan calon (Paslon) yang “bertarung” dalam Pilkada Bantul 2024 ini. Ketiga Paslon tersebut, yakni paslon Untoro Hariadi – Wahyudi Anggoro Hadi sebagai paslon nomor urut 1, kemudian Abdul Halim Muslih – Aris Suharyanta nomor urut 2; dan Joko B Purnomo – Rony Wijaya Indra Gunawan.
Ketiga paslon tersebut telah menyerahkan salinasi visi misi dan program prioritas pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan jika terpilih ke KPU Bantul.
Visi misi dan program prioritas tersebut juga sudah dikonsultasikan ke Pemkab Bantul agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
BACA JUGA : Pilkada Bantul 2024: TPS Rawan Gangguan Saat Pemungutan Suara Mulai Dipetakan
BACA JUGA : Begini Hasil Pemetaan dan Rekomendasi dari Bawaslu Terkait Potensi TPS Rawan di Pilkada Bantul 2024
Masyarakat Bantul diharapkan dapat mengetahui visi misi dan program prioritas pembangunan yang akan dilakukan para paslon demi kemajuan Bantul ke depan sebelum menentukan pilihan di bilik suara Rabu besok.
Berikut program unggulan dan prioritas ketiga paslon bupati dan wakil bupati Bantul di pilkada 2024 berdasarkan nomor urut:
Paslon Untoro Hariadi – Wahyudi Anggoro Hadi
1. Membangun kepemimpinan yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang tanggap, transparan, dan amanah.
2. Memperkuat kewargaan melalui restorasi sosial guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berbudi luhur, dan tangguh.
3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur publik, ekonomi, dan kewirausahaan dalam kelembagaan ekonomi inklusif dan kompetitif.
4. Peningkatan infrastruktur teknologi, informasi, dan data yang terintegrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Melindungi dan memulihkan ekosistem alami untuk menjaga keseimbangan lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan ketangguhan terhadap bencana.
6. Memperkuat akses, keberagaman, dan partisipasi warga yang berkualitas dalam kebijakan publik.