“Di sinilah peran penting pengawasan Bawaslu. Dalam konteks ini, saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi di antara semua pihak mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Mari kita wujudkan semangat gotong-royong untuk menciptakan situasi Pilkada yang kondusif,” tutur Nindyo.
Selain itu pihaknya mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Hal ini juga ditujukan kepada para Mantri Pamong Praja dan Lurah di Kota Yogyakarta diingatkan untuk terus memantau situasi di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada potensi gangguan yang mengancam pelaksanaan Pilkada.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala mengatakan menjelang masa tenang Pilkada, Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait antisipasi potensi-potensi pelanggaran.
Ia menilai politik uang menjadi potensi pelanggaran yang cukup tinggi di masa tenang. Potensi pelanggaran itu akan diantisipasi dengan patroli pengawasan.
BACA JUGA : Bawaslu Kulon Progo Temukan Pelanggaran Pilkada 2024, Dari Mulai Perusakan APK hingga Kampanye Hitam
BACA JUGA : Pilkada Bantul 2024: TPS Rawan Gangguan Saat Pemungutan Suara Mulai Dipetakan
“Semua pengawas pemilu (pilkada) di masa tenang akan melakukan patroli ke lingkungan TPS, kecamatan dan keluarahan, secara bergantian. Ini paling tidak, meminimalisir pergerakan politik uang di wilayah-wilayah. Kami akan keliling di wilayah memastikan tidak ada pergerakan-pergerakan dari tim paslon maupun pihak-pihak lain yang berupaya melakukan money politik. Kami juga akan standby di posko-posko pengaduan,” jelas Andie.
Untuk mendukung pengawasan Pilkada Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta melibatkan 651 Pengawas TPS, 45 pengawas kelurahan dan 42 panitia pengawas kecamatan – panwascam.
Andie menegaskan Bawaslu sudah menekankan integritas kepada para pengawas TPS, pengawas kelurahan dan panwascam saat bimbingan teknis dan pelatihan.
Bahkan saat pelantikan ada sumpah dan janji untuk menjaga integritas dan netralitas sebagai kunci utama dari terselenggaranya pilkada yang bermartabat dan berintegritas.