18 Mahasiswa Universiti Malaya Malasyia Kunjungi Pemda DIY, Pelajari Keistimewaan Yogyakarta

DISWAYJOGJA – Sedikitnya 18 mahasiswi Universiti Malaya Malaysia berkunjung ke Pemda DIY, Jumat (12/1/2023). Kunjungan kali ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono, didampingi Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs Tri Saktiyana Msi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara, dan Kepala Bagian Pelayanaan dan Umum Paniradya Keistimewan DIY Arianti Luhur Tri Setyarini SH.

Pimpinan Universiti Malaya Dr Osman bin Md Rasyid menyampaikan, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sistem otonomi DIY. Dimana sebelumnya, mereka melakukan kunjungan di Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Sunan kalijaga (UIN). 

BACA JUGA:Diadakan Universitas Pancasila, Mahasiswa Poltek Harber Borong Kejuaraan Kompetisi Nasional Seni dan Budaya

Menurut dia, DIY merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Berbeda sekali dengan Negara Malaysia yang pemerintahannya adalah Kerajaan. Kunjungan tersebut merupakan sebuah implementasi ilmu yang dipelajari pada Universiti Malaya tentang Politik Islam.

Sementara itu, Beny Suharsono menjelaskan, DIY memiliki lima kekhususan. Yakni, pertama tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang. Kedua, perihal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ketiga, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Keempat kebudayaan, pertanahan dan Tata Ruang. Kelima, Pertanahan. Di Indonesia, khususnya Yogyakarta memiliki dua otonomi, satu tingkat kabupaten atau kota yang kedua di tingkat provinsi.

BACA JUGA:10 Cara Menaikan Limit Shopee Paylater dengan Cepat : Begini Rahasianya!

Kepala Biro tata Pemerintahan Setda DIY KPH Yudanegara menambahkan, Yogyakarta juga memiliki keistimewaan. Yaitu pada tingkat desa, setelah dipilih oleh masyarakat kemudian dilantik oleh bupati kepala desa langsung ditetapkan sebagai pemangku keistimewaan. Para kepala desa bertanggung jawab menjaga 4 urusan dari 5 urusan. Yogyakarta memiliki dana keistimewaan dari pemerintah pusat untuk membiayai 5 urusan tersebut, guna merantas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Yogyakarta. Reformasi desa merupakan visi misi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta, demokrasi bukan hanya sekedar angka tetapi bagaimana penataan birokrasi didalam pemerintahan.

Salah satu mahasiswi dari University Malaya, Nur Hanna menyamapikan, kedatangan mereka ke Jogja untuk mengetahui sistem-sistem pemerintahan yang ada di Jogja. Sebab, sangat berbeda sekali dengan yang ada di Malaysia.

”Perihal bagaimana suatu daerah dapat berdaulat. Selain mengunjungi Pemda mereka juga mengunjungi beberapa fakultas untuk belajar tentang sistem pendidikan yang dijalankan,” tuturnya.

BACA JUGA:Cermati dan Pahami!! Konsekuensi dan Dampak Ekonomi Sosial dari Pinjaman Online

Beberapa pertanyaan juga dilontarkan. Di antaranya mengenai cara pemerintah Yogyakarta menarik partisipasi anak muda untuk mengikuti pemilu. Kedua, mengenai bagaimana pemerintah Yogyakarta dalam mengatur sistem pendidikan yang ada di sekolah. Ketiga, mengenai perbedaan keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta dengan provinsi yang memiliki keistimewaan lainnya. (*)