Jokowi Disebut Singkirkan Orang JK, Pengamat: Arah Politiknya Mendukung Anies

JAKARTA (Disway Jogja) - Perombakan kabinet menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sangat kental dengan nuansa politik pada menjelang Pemilu 2024.

"Ketum PAN Zulkifli Hasan merupakan salah satu partai mendeklarasikan koalisi Indonesia bersatu dengan Golkar dan PPP," kata Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman, di Kabupaten Jember Jawa Timur, Minggu (19/6).

Menteri yang terkena perombakan kabinet adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang digantikan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART) Sofyan Djalil digantikan mantan PanglimaTNI Hadi Tjahjanto.

Beberapa alasan yang muncul saat Presiden Jokowi melakukan perombakan menteri terkait kinerja kabinet.

Banyak problem yang belakangan terjadi di lingkungan kementerian seperti kasus korupsi, tidak sanggupnya mengendalikan harga bahan pokok, bahkan dikaitkan persoalan mafia tanah.

"Namun, ada juga yang mengaitkan perombakan kabinet itu penuh dengan nuansa politik 2024 yang berdampak pada peta politik 2024," ucap dosen FISIP Unej itu.

Sebelum perombakan kabinet, lanjut dia, gendang politik 2024 sudah mulai ditabuh dengan manuver Partai Golkar, PAN dan PPP yang mendeklarasikan membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dia menilai kondisi itu menjadikan posisi Presiden Jokowi memungkinkan sebagai king maker koalisi itu.

"Untuk lebih maksimalkan, Zulkifli Hasan direkrut gabung sebagai menteri dalam kabinet," bebernya.

Dia juga bependapat pengaruh kelompok mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sejak awal dibaca arah politiknya mendukung Anies Baswedan.

"Maka bisa jadi mengganti Sofyan Djalil untuk memutus dan pengaruhnya Jusuf Kalla sebagai king maker," ujarnya.

Hermanto menjelaskan bahwa dari beberapa faktor tersebut menunjukkan bahwa perombakan kabinet menjadikan makin dinamis dan muncul manuver tokoh partai menghadapi peta politik 2024.

"Namun itu belum final, karena jalan masih panjang dan dinamika politik masih memungkinkan berubah menjelang Pemilu 2024," pungkasnya. (ant)