Ramai Aksi Indonesia Gelap, Mahfud MD: Tak Seluruhnya Gelap

SLEMAN, diswayjogja.id - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi soal ramainya aksi Indonesia Gelap di platform media sosial dan aksi turun ke jalan oleh mahasiswa.

Mahfud MD menyatakan tak sepenuhnya Indonesia gelap.

"Tidak seluruhnya gelap. Banyak juga yang terang dan yang terang tidak perlu dihambur-hamburkan atau diproteskan banyak hal," ungkapnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Kamis (20/2/2025).

Terkait aksi demo Indonesia Gelap pun, menurut Mahfud MD, harus dihargai sebagai apresiasi. Dia berharap tak ada tindakan yang sifatnya kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi, baik dari mahasiswa maupun aparat.

"Isi dari protes-protes itu mungkin benar juga. Tetapi, kita tidak boleh bersikap nihilis, tidak boleh selalu berpandangan setiap yang dilakukan oleh pemerintah misalnya salah. Hal-hal tertentu saja yang perlu dikritisi," ujarnya. 

BACA JUGA : Ribuan Massa Aliansi Jogja Memanggil, Serukan Demokrasi Kerakyatan

BACA JUGA : Massa Gabungan Aliansi Jogja Memanggil dan Rakyat Peduli Tolak PPN 12 Persen di Kantor Pajak DIY

Menurutnya, banyak hal lain yang bagus dan perlu diapresiasi. Gerakan-gerakan yang sekarang timbul perlu dinilai dan diolah sendiri oleh pemerintah melalui proses-proses demokratis. Mahfud menilai, demokrasi yang berkeadaban dan terbuka, menampung semua aspirasi yang memang menjadi hak konstitusional warga negara.

"Beberapa misalnya yang kemarin ada reshuffle, menurut saya kita tunggu mungkin akan memperbaiki keadaan misalnya bidang pendidikan tinggi. Kita harus tanggapi dulu secara positif sebelum membuahkan hasil atau mulai melangkah dari kebijakan-kebijakan baru," tuturnya.

Terkait efisiensi anggaran, Mahfud MD pun menyebutkan pemangkasan anggaran telah dilakukan pada orde sebelumnya. Dia menghormati kebijakan efisiensi anggaran, namun perlu upaya selektif terhadap hal-hal yang tidak efisien.

"Pak prabowo betul menurut saya. Siapa bilang efisiensi itu jelek, sejak jaman orde baru kita marak karana negara tidak efisien. Lalu Reformasi juga keluhannya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi. Karena dulu jaman orde baru saja, efisiensinya menurut Pak Sumitro kan 30 persen," imbuhnya. 

BACA JUGA : Daya Beli Masyarakat Turun, Aliansi Jogja Memanggil Gelar Demo Tuntut Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen

BACA JUGA : Serikat Pekerja Fisipol UGM Tuntut Pencairan Tukin Dosen ASN Tanpa Diskriminasi

Mahfud MD juga menyebutkan efisiensi anggaran tak bakal mengurangi bantuan-bantuan di bidang pendidikan termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sumber: