DPRD Bantul Dukung Jaksa Masuk Kelurahan untuk Pamong Transparan

BANTUL, diswayjogja.id - Ketua DPRD Kabupaten Bantul periode 2024-2029, Hanung Raharjo, menyatakan dukungannya terhadap program Jaksa Masuk Kelurahan (Jamasan) yang dijalankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul.

Program ini menekankan peningkatan kapasitas pamong dalam pengelolaan administrasi dan anggaran, sekaligus mendorong transparansi serta akuntabilitas di kalurahan.

Menurutnya, kelurahan menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah daerah karena masih banyak pamong yang belum sepenuhnya memahami organisasi dan prosedur kerja. 

“Ini menjadikan kelurahan-kelurahan sebagai sumber agar kita selalu berada di daerah, di mana menurut saya, masih banyak kelurahan atau pamong yang hari ini belum sepenuhnya memahami organisasi dan prosedur yang ada,” katanya. 

Ia memberikan apresiasi terhadap Kejari Bantul yang mendampingi pamong melalui sosialisasi dan pembinaan. 

BACA JUGA : Mlati Menang Xpander, Bank Sleman Luncurkan e-Kalurahan dan UMKM Award

BACA JUGA : Kalurahan Bantul Fokus 40% P2BMP untuk Pengentasan Kemiskinan

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Negeri, yang melalui program Jaksa Masuk Kelurahan melakukan upaya peningkatan kapasitas pamong, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan anggaran,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa program ini harus dijalankan sebagai rangkaian pembinaan, pengarah, dan pendampingan berkelanjutan, bukan terhambat kendala teknis. 

“Harapannya, program ini tidak dikalahkan oleh kendala teknis, melainkan dijalankan sebagai rangka pembinaan, pengarah, dan pendampingan dalam pelaksanaan pekerjaan di kelurahan,” ujarnya. 

Ia juga menekankan koordinasi antara kelurahan dan pihak intelijen Kejari agar program berjalan efektif. 

“Nantinya, bagi kelurahan yang belum ikut atau belum berpartisipasi, dapat berkoordinasi dengan pihak intelijen agar pendampingan ini berjalan dengan baik,” ucapnya. 

BACA JUGA : Bantul Perkuat Akuntabilitas Keuangan Kalurahan 2026 di Tengah Penurunan Fiskal

BACA JUGA : Dua Dukuh Dicopot di Seloharjo karena Dugaan Pelanggaran HOK, Pajak, dan Aset Kalurahan

Sumber: