BGN dan Sri Sultan Bahas Lumbung Mataram untuk Jamin Bahan Baku MBG

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (23/12/2025), guna membahas kesiapan penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY.

Nanik mengungkapkan, salah satu kegelisahan BGN adalah potensi kekurangan bahan baku dan risiko inflasi seiring meningkatnya kebutuhan dapur MBG. Saat ini, dapur MBG di DIY baru beroperasi sekitar 50 persen, namun ke depan jumlahnya diproyeksikan mencapai sekitar 320 dapur.

“Kebutuhan bahan baku nanti akan sangat tinggi. Kami khawatir terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku jika tidak disiapkan sejak awal,” ujar Nanik usai pertemuan.

Namun, kekhawatiran tersebut terjawab setelah mendengar pemaparan Sri Sultan terkait program Lumbung Mataram, yang disiapkan sebagai sistem terintegrasi antara pertanian dan peternakan.

BACA JUGA : Kenduri dan Doa di UGM, Emak-emak Desak Bencana Sumatera Jadi Nasional dan MBG Diprioritaskan

BACA JUGA : Tiga Alasan Utama Muhammadiyah Dukung Program MBG, Perbaiki Gizi Nasional Lewat SPPG ‘Aisyiyah

“Alhamdulillah, Ngarsa Dalem sudah menyiapkan Lumbung Mataram. Ini akan menjadi pemasok utama dapur-dapur MBG, sehingga tidak perlu membeli bahan baku dari luar daerah. Ini penting untuk kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, BGN juga menyosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang tata kelola program MBG yang baru diterbitkan. 

Perpres ini menegaskan bahwa penerima manfaat MBG mencakup peserta didik, guru, dan tenaga pendidik, serta menekankan penggunaan bahan baku lokal.

“Di Perpres 115 ditegaskan tidak boleh menggunakan bahan pabrikan. Semua harus lokal. Ini membuka peluang bagi UMKM, ibu-ibu PKK, hingga kantin sekolah. Roti tidak lagi dari pabrikan, tapi dibuat oleh kantin sekolah atau UMKM setempat, begitu juga lauk-pauk yang harus segar dan diproduksi harian,” jelas Nanik.

BACA JUGA : Sri Sultan Soroti Kasus Keracunan MBG di Gunungkidul, Masakan Tak Didinginkan Bisa Picu Bahaya

BACA JUGA :  DPRD Kota Yogyakarta Soroti Manajemen Dapur Program MBG Pasca Kasus Keracunan di SMAN 1 Yogyakarta

Ia juga menyoroti kebijakan pemanfaatan tanah kas desa di DIY yang disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan. Setiap desa disebut memiliki lahan minimal satu hektare yang dapat digunakan untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan.

“Tanah desa ini akan ditanami oleh masyarakat, termasuk mereka yang tidak punya sawah. Kalau kurang, nanti bisa ditambah. Ini sangat menenangkan kami,” ucapnya.

Sumber: