Sejumlah Kepala Daerah Transit di Gedung DPP PDIP DIY, Sebelum Retret di Magelang

Sejumlah Kepala Daerah Transit di Gedung DPP PDIP DIY, Sebelum Retret di Magelang

Kantor DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi lokasi transit sejumlah kepala daerah sebelum retreat di Akmil Magelang--Foto: Anam AK/diswayjogja.id

Sebelumnya, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo yang juga kader PDI Perjuangan juga mengungkapkan hal senada. Setelah surat edaran dari Ketum Partai keluar, pihaknya kemudian melakukan koordinasi.

"Ketika ada surat edaran, terus kita koordinasi. Sekarang ini kan koordinasi baru berjalan. Nanti konklusi dari koordinasi itu kita dengarkan," ujarnya.

BACA JUGA : Pelantikan dan Retreat Kepala Daerah, Pemkab Bantul Pastikan Semua Persiapan Sudah Matang

BACA JUGA : Batal Gunakan APBD, Begini Persiapan Pemkab Sleman untuk Retreat Kepala Daerah

Lebih lanjut, Hasto dan wakilnya Wawan Hermawan termasuk kandidat yang hanya diusulkan oleh PDI Perjuangan untuk maju Pemilu 2024.

Diberitakan disway.id, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan 126 kepala daerah yang merupakan kader partainya untuk tak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Perintah itu digaungkan merespons penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis 20 Februari 2025.

Tak hanya itu, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar putar balik dan berhenti.

BACA JUGA : Bima Arya: 3 Materi Inti saat Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang

BACA JUGA : Selama 7 Hari, Sebanyak 505 Kepala Daerah akan Ikut Retreat di Magelang

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis surat DPP PDIP, Kamis 20 Februari 2025.

Surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 itu ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulis surat itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: