Sebagian Wilayah Masih Belum Siap, Program MBG di Jogja Tetap Akan Terlaksana Hari Ini

Pemerintah pusat akan bertanggung jawab langsung atas implementasi program, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pendukung pelaksana.

BACA JUGA : Tarik Lebih Banyak Pengunjung, Pemkab Gunungkidul Akan Kembangkan Potensi Desa Wisata di Gunungkidul

BACA JUGA : Kasus PMK Semakin Naik, Kementan Putuskan Bentuk Satgas PMK dengan Skala Nasional

Manfaat Besar bagi Seluruh Siswa

Pemda DIY berharap program ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi siswa di seluruh wilayah DIY.

Pemda DIY memastikan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Program ini ditargetkan untuk memberikan asupan makanan bergizi kepada siswa sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia.

Beny Suharsono, menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan program ini merupakan kewenangan pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh.

Beny juga menyatakan pentingnya peran daerah dalam memastikan program ini berjalan lancar. 

"Walaupun program ini dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, daerah tidak boleh tinggal diam. Saya sudah meminta kepada kepala dinas untuk memastikan semua siswa menerima makan bergizi gratis," ujar Beny.

Pergeseran Fungsi dalam Pelaksanaan Program

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pergeseran fungsi dalam pelaksanaan program. 

BACA JUGA : Hasto Wardoyo Komitmen Selesaikan Problem RTLH dengan Semangat Gotong Royong

BACA JUGA : PSS Sleman Sukses Lumat Persebaya Surabaya 3-1, Mazola Junior Buktikan Anak Asuhnya Sudah Berkembang

"Guru tidak boleh menjadi petugas program ini karena itu dapat menggeser fungsi utama mereka. Tugas dan struktur pelaksana harus jelas sejak awal," tambahnya.

Lebih lanjut ditambahkan Beny, Pemda DIY melalui Bappeda dan Disdikpora DIY telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta Satuan Kerja (Satker) SPPG (Satuan Pemenuhan Penyelenggaraan Gizi).

“Anggaran program ini di DIY sudah disiapkan melalui APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk provinsi, anggarannya mencapai Rp42 miliar. Kami juga memastikan dukungan logistik, seperti penyediaan ikan dan telur melalui koperasi serta BUMDes,” kata Beny.

Komitmen Penuh Pemerintah DIY

Sumber: jogja.tribunnews.com