Antisipasi Kebocoran Pendapatan Parkir, Dinas Perhubungan Bantul Bentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian

Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas, Dishub Bantul, Sri Harsono mengatakan jika saat ini pihaknya terus mengoptimalkan parkir reguler dan insidental agar target PAD retribusi parkir pada 2024 tercapai. 

Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul juga terus melakukan pengawasan dan pengendalian parkir liar untuk mengoptimalkan capaian pendapatan.

Sri mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Dishub sempat mendapati ada beberapa parkir liar di kawasan Pantai Parangtritis. 

Oleh Dishub kemudian dilakukan pengecekan, dan didapatkan jika disana didapati ada beberapa lokasi parkir liar.

"Kami sudah minta pengelola pakir mengajukan izin parkir. Saat ini kami intensifkan pengawasan dan pengendalian terutama parkir liar yang berpotensi menjadi parkir reguler. Kami juga optimalkan pengawasan tempat parkir, terutama saat insidental," jelasnya.

BACA JUGA : KPU Kota Jogja Minta Maaf dan Bakal Ganti Maskot Pilkada 2024 Setelah Dikritik Karena Bias Gender

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Rilis Aplikasi RS Jogja Mobile dan Jaga Sultan, Bisa untuk Reservasi Klinik

Tarif Retribusi Parkir Baru

Singgih mengungkapkan, untuk tahun 2025, target pendapatan dari retribusi parkir dan sewa kios di terminal diharapkan dapat lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pada tahun 2024. 

Hal ini seiring dengan diterapkannya tarif parkir baru yang sesuai dengan Peraturan Bupati atau Perbub yang terbaru. 

Selain itu, adanya tim pengawas yang melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Satpol PP, dan tim Saber Pungli dari Inspektorat, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memaksimalkan penarikan retribusi parkir.

"Harapannya dengan tim terpadu tersebut maka penarikan retribusi parkir bisa lebih maksimal," tuturnya.

Penambahan Bus Sekolah Gratis Terkendala Anggaran

Terkait penambahan jumlah armada bus sekolah gratis, Singgih menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan bantuan bus kepada Kementerian Perhubungan. 

Namun hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai realisasi tersebut. 

Sementara itu, untuk pengadaan bus sekolah gratis dari anggaran APBD, ia mengaku hal itu tidak mungkin terealisasi mengingat keterbatasan anggaran yang ada.

"Kita masih menggunakan dua bus yang kita miliki. Kalau pembelian dengan anggaran APBD nampak tidak mungkin terealisasi," tuturnya.

Sumber: harianjogja.com