Komisi I DPRD Brebes Bakal Awasi Pejabat Eselon II yang Baru Dilantik

BREBES, DISWAYJOGJA - Pj Bupati Brebes Iwannudin Iskandar melantik delapan pejabat di lingkungan Pemkab Brebes, yang digelar di lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, pada Rabu, 3 Juli 2024 lalu. Tampak hadir dalam pelantikan, Ketua Komisi I DPRD Brebes Heri Fitriansyah Wakil Ketua Komisi I DPRD Brebes M. Rizki Ubaidillah.

Ketua Komisi I DPRD Brebes Heri Fitriansyah, disela menghadiri prosesi pelantikan pejabat eselon dua di lingkungan Pemkab Brebes berharap, para pejabat yang baru maupun yang dirotasi akan lebih amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Apalagi dengan menempati posisi baru, tentunya akan ada tantangan baru, dan inovasi baru bagi para pejabat baru yang menempati posisi dalam jabatan barunya.

BACA JUGA:Pj Bupati Brebes Lantik Pejabat Eselon II, 4 dari Rotasi dan 4 Hasil Selter JPT

"Sekali lagi, kami mengucapkan selamat bertugas untuk para pejabat baru yang di lantik. Semoga amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan perlu di catat kami akan mengawasi kinerjannya," tegas Heri Fitriansyah, Kamis, 4 Juli 2024, ditemui awak media di Gedung DPRD Brebes.

Anggota DPRD Brebes Mustholah menyampaikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik oleh Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar. "Kami berpesan, para pejabat eselon dua yang dilantik bisa memberi kontribusi kemajuan sesuai tupoksinya masing-masing dan bisa memberi motivasi yang yg baik dal penataan sistem yang tentunya harus lebih bagus kedepannya," ujar Mustholah.

Pj Bupati Brebes Iwannudin Iskandar menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang baru dilantik setiap tiga bulan. Evaluasi ini dilakukan terkait dengan kinerja mereka dalam membantu upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Brebes. Kami berharap mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

BACA JUGA:132 Pejabat DIY Dilantik, Wajib Tahu 5 Esensi Rekonstruksi Organisasional

"Kami berharap mereka bisa bekerja profesional untuk mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, dan masalah lain. Kita akan lakukan evaluasi setiap tiga bulan," jelas Iwanuddin. (*) 

Sumber: