Pemda DIY Galakkan KPR, Sediakan Rumah Bersubsidi untuk MBR

DISWAYJOGJA - Pemda DIY menggalakkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program tersebut bertujuan menyediakan hunian layak dengan biaya terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan tetapi masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal itu dilihat dari MoU antara PT Bank BPD DIY - BP Tapera, yang ditandatangani, di Ruang Istimewa BPD DIY, Yogyakarta, Senin, 21 Mei 2024.

BACA JUGA:Apa Itu KPR? Simak Pengertian, Jenis, Syarat, dan Keunggulannya

Hadir dalam penandatanganan tersebut Wagub DIY KGPAA Paku Alam X. Menurut Sri Paduka, KPR Sejahtera FLPP sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memberikan subsidi dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Hal ini karena setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Semoga kita dapat mempercepat dan memperluas jangkauan program KPR Sejahtera FLPP ini, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang merasakan manfaatnya,” kata Sri Paduka.

Sri Paduka mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan program KPR Tapera ini agar berjalan dengan baik. Hal ini dapat memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan dan masyarakat, maka  tujuan bersama menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.

BACA JUGA:Warga Cabawan Kota Tegal Gotong Royong Bantu Pembangunan Rumah Wasmin

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut, properti memberikan multiplier efek yang luar biasa dalam perekonomian Indonesia. Properti berkontribusi terhadap 16 persen dari PDB. Menurut data nasional, sektor perumahan mampu memutar kurang lebih 183 subsektor.

Apalagi, menurut Heru, saat ini kebutuhan hunian makin meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Karena itu, BP Tapera berusaha mewujudkan hal tersebut, baik dengan menyediakan rumah tapak maupun rumah susun. Dimana mekanisme kepemilikan pun beragam dan cenderung penuh dengan kemudahan. Selain itu, pemerintah menetapkan sistem gotong royong dalam kepemilikan hunian ini.

“Target-target rumah yang kami berikan selalu bisa dicapai oleh perbankan. Namun demikian supply dan demand-nya tetap masih berimbang. Jadi kita terus dorong perbankan untuk mencapai lebih dari target pembangunan yang kita tetapkan,” kata Heru.

Dirut PT Bank BPD DIY Santoso Rohmat menyebut, kerjasama antara PT Bank BPD DIY - BP Tapera mengandung makna strategis, untuk menyediakan dan memfasilitasi pembangunan sejuta rumah.

Menurut dia, menyediakan hunian yang layak untuk masyarakat di DIY yang berpenghasilan rendah merupakan tantangan yang harus dipecahkan. Pada penandatanganan MoU ini, Santoso mengundang berbagai komponen seperti pejabat pemerintah pusat maupun DIY. Dari pejabat yang membidangi pertanahan, pembangunan umum, kepegawaian daerah, pengembang, hingga konsulten. (*)

 

Sumber: