Ssstt.. Ternyata Ini Isi Perjanjian Pemerintah dengan PT LII Terkait Isu Gugusan Pulau Widi yang Mau Dijual

BACA JUGA:Santri di Banyuasin Sumsel Dukung Ganjar Presiden 2024: Dekat dengan Ulama dan Pondok Pesantren

a. Kewenangan pemberian izin ada di gubernur, namun karena PMA harus ada rekomendasi dari menteri, dalam hal ini Menteri KP.

b. Status dokumen RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara saat ini sudah draft final dan telah mendapat Tanggapan dan/ Saran dari Menteri KP, namun belum Perda.

c. Dalam berinvestasi di pulau-pulau kecil, PMA juga harus menggandeng PMDN sebagai mitra kerja.

BACA JUGA:Emak-Emak di Banyumas ‘Bergoyang’ dalam Senam ala Dahlan Iskan

d. Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi mengenai rancangan MoU yang saat ini sedang disusun ulang. (*)

Sumber: pojoksatu