SEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Serukan Konsolidasi Gerakan Mahasiswa.
Seruan konsolidasi gerakan mahasiswa lintas kampus kembali disuarakan. SEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB mengajak mahasiswa serta berbagai kelompok masyarakat--FOTO : Dok SEMA UGM
Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Menurutnya, prinsip otonomi daerah, pengelolaan uang negara, supremasi hukum dan kedaulatan rakyat harus tetap menjadi pijakan penyelenggaraan negara.
“Otonomi daerah adalah amanat konstitusi. Uang negara tidak boleh dipakai sewenang-wenang. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan bukan warisan. Negara bukan milik elit oligarki,” ujarnya.
BACA JUGA:Mahasiswa UGM Beri Ultimatum 2x24 Jam ke Kapolda DIY, Tuntut Klarifikasi Narasi Pepper Spray
BACA JUGA:UGM Siapkan Langkah Hukum Usai 6 Mahasiswa Jadi Korban Ricuh Simpang Gramedia
Athof menegaskan bahwa seluruh kekuasaan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Republik ini berdiri di atas kedaulatan rakyat, dan kepada rakyat pula seluruh kekuasaan harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dalam seruan tersebut, mahasiswa juga membuka kemungkinan memperluas gerakan apabila pemerintah dinilai terus mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Jika pemerintah terus menutup telinga, rakyat akan memperkeras suara. Jika kekuasaan terus menutup ruang demokrasi, rakyat akan memenuhi ruang-ruang publik. Jika negara terus meninggalkan rakyat, mahasiswa harus berdiri bersama rakyat,” tegas Athof.
BACA JUGA:6 Mahasiswa Sempat Dirawat, UGM Desak Jogja Tanpa Kekerasan Usai Ricuh Simpang Gramedia
Ketua Kabinet KM ITB, Nahdah, kemudian menyerukan kepada mahasiswa di berbagai daerah untuk membangun infrastruktur gerakan dan memperkuat konsolidasi lintas kampus.
“Kepada seluruh mahasiswa di seluruh penjuru tanah air; dari Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta, kami menyerukan kepada seluruh Indonesia. Mari kita bangun infrastruktur gerakan yang solid, untuk menyatukan kekuatan rakyat dan kembali bergerak bersama,” kata Nahdah.
Menurutnya, mahasiswa tidak boleh bersikap pasif terhadap kebijakan yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita tidak boleh berdiam, apalagi menunduk. Kebijakan kilat yang membuat rakyat kian sekarat tidak bisa dibiarkan karena masa depan adalah milik kita bersama,” ujarnya.
Seruan itu tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa. Nahdah juga mengajak buruh, petani, nelayan, pengemudi, pekerja informal, akademisi, jurnalis, seniman, masyarakat adat, kelompok perempuan serta berbagai elemen masyarakat untuk membangun solidaritas.
“Sudah waktunya kita berhenti berjalan sendiri-sendiri. Jangan biarkan ketakutan memisahkan kita, jangan biarkan propaganda penguasa memecah belah, dan jangan biarkan kekuasaan membuat rakyat merasa kecil dan tidak berdaya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: