Risiko Merapi dan Megathrust Tinggi, Anggaran Bencana DIY Rp18,3 Miliar Dipertanyakan

Selain itu, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditargetkan untuk 500 orang dengan anggaran sekitar Rp537,8 juta.

Menurut Eko, angka tersebut perlu dievaluasi kembali karena kebutuhan penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan respons ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup mitigasi, pelatihan, simulasi, peralatan, logistik, dan penguatan jejaring masyarakat.

“Anggaran-anggaran untuk mendukung simulasi atau pelatihan atau kursus, ini kita rasakan sangat kurang,” jelasnya.

BACA JUGA : Tanpa Tambah Anggaran, WJNC 2026 Dipindah ke Malioboro Demo Tambah Pengunjung

BACA JUGA : Bupati Endah Sidak Proyek Jalan Gunungkidul, 25 Km Ditangani dengan Anggaran Rp40 Miliar

Selain peningkatan anggaran pemerintah, Eko mendorong keterlibatan sektor swasta dalam membangun ketangguhan bencana di DIY.

Menurutnya, dunia usaha, termasuk sektor pariwisata dan perhotelan, perlu memiliki kesiapsiagaan mandiri menghadapi berbagai potensi bencana.

“Kita juga minta dari partisipasi swasta. Ya, partisipasi swasta untuk penanggulangan bencana. Setidak-tidaknya misalnya tadi, tempat-tempat wisata, perhotelan, itu kan bisa kemudian menyediakan fasilitasi penanggulangan bencana, termasuk pelatihan mandiri,” tuturnya.

Pandangan mengenai pentingnya penguatan mitigasi juga disampaikan Pakar Tata Kelola Bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein. Menurutya, besaran anggaran memang berpengaruh terhadap ruang pemerintah dalam menjalankan mitigasi, pengurangan risiko, penguatan kapasitas, maupun penanganan bencana.

“Semakin besar anggarannya, semakin besar pula upaya yang bisa dilakukan untuk mitigasi, pengurangan risiko, dan penanganan bencana,” beber Rahmawati di UMY, Selasa (8/9/2026).

BACA JUGA : Anggaran Turun 30-40 Persen, DIY Gabungkan Perayaan Warisan Budaya UNESCO di Malioboro

BACA JUGA : Anggaran Rp12 Miliar per Tahun Belum Cukup, Penataan Bantaran Sungai Jogja Dilakukan Bertahap

Namun, ia mengingatkan bahwa pembiayaan penanggulangan bencana tidak hanya bersumber dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendanaan juga dapat berasal dari kementerian dan lembaga, APBD, pooling fund, serta dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Karena itu, penurunan anggaran BNPB tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan pembiayaan kebencanaan nasional. Meski demikian, Rahmawati menilai investasi untuk mitigasi tetap harus dijaga agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi.

“Kalau investasi untuk mitigasi dikurangi, kerusakan dan jumlah korban akan lebih sulit ditekan. Kita akhirnya hanya fokus menangani bencana setelah terjadi,” terangnya.

Sumber: